Dark/Light Mode

Quick Count by Litbang Kompas
Anies & Muhaimin
%
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
%
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
%
Ganjar & Mahfud
Waktu |

Yang Bermasalah Banyak Banget

Bawaslu Desak KPU Benerin DPT Nasional

Selasa, 4 Juli 2023 06:45 WIB
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty. (ANTARA/HO-Bawaslu RI)
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty. (ANTARA/HO-Bawaslu RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata banyak masalahnya. KPU disarankan melakukan perbaikan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty mengungkapkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih banyak masalahnya. Dia mendesak KPU melakukan perbaikan atas temuan-temuan masalah tersebut.

“Pertama, KPU perlu melakukan pencermatan kembali terhadap validitas data pemilih berdasarkan hasil pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Kaesang Mau ExploreSisi Lain Prabowo

Misalnya, kata Lolly, perbaikan atas temuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid dan ganda. Di Maluku ada 71 NIK yang invalid, Sulawesi Selatan ada 10 NIK ganda. “KPU perlu kembali melakukan pencermatan,” katanya.

Kedua, lanjut dia, jika belum bisa ditindaklanjuti karena membutuhkan bukti dokumen autentik, maka KPU di setiap tingkatan melakukan koordinasi berjen­jang kepada pihak yang berwenang.

“Misalnya, soal data kematian di Jakarta Timur yang angkanya mencapai 255 yang belum ada surat dan/atau dokumen meninggal lainnya,” ujarnya.

Baca juga : BI: Penyaluran Kredit Baru Perbankan Mei Terindikasi Naik

Saran perbaikan ketiga, kata Srikandi pengawasan pemilu itu, terkait daftar pemilih di lokasi khusus (loksus). Kata dia, KPU perlu mengumumkan DPT di lokasi khusus. Tujuannya, supaya para pemilih yang ada atau masuk dalam loka­si khusus tahu bahwa mereka terdaftar di loksus tersebut.

Lalu, saran keempat, melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Khususnya terkait sinkro­nisasi data pemilih non-KTP-el yang ditemu­kan Bawaslu sebanyak 4.005.275 pemilih.

“Dalam konteks ini kita mempunyai jaminan terhadap tidak akan hilangnya data pemilih kita akibat belum ada KTP-el. Tentu koordinasi ini diharapkan bisa dalam waktu cepat,” kata Lolly.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.