Bamsoet Kukuhkan Saksi TPS Golkar 4 Kecamatan di Purbalingga

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan legislator Dapil VII Jawa Tengah Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengukuhkan Saksi dan Kader Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Bambang Soesatyo untuk Empat Kecamatan, di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (8/12). Empat kecamatan itu adalh Karangreja, Karangjambu, Kalimanah, dan Padamara.

Hadir dalam acara ini antara lain Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga Tenny Juliawati dan Caleg DPRD Jawa Tengah Dwi Nugroho Marsudianto. Hadir pula Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga Dapil 2 Adi Supriyanto, Tri Wahyuni, Edy Rianto, Ahmad Sabani, Slamet, Rini Listyaningsih, Subowo, Siti Zakiyah, Bambang Purnomo, Latifah Istiana, Sakiman dan Mohamad Setiadi. Sementara dari Caleg DPRD Kabupaten Purbalingga Dapil 3 Uut Triyas Yanuar, Triyanto, Setyaning Yunita, Imam Waris Pambudi dan Desy Setyaningsih.

Bamsoet menuturkan, jelang kontestasi politik nasional, Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, begitu banyak elemen masyarakat yang menyuarakan pentingnya mewujudkan Pemilu damai. Ini menyiratkan bahwa ada kekhawatiran Pemilu 2024 menyimpan potensi konflik.

Baca juga : Kepala BKKBN Kukuhkan Pj Gubernur Papua Selatan Bapak Asuh Anak Stunting

"Setiap elemen bangsa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga iklim yang sejuk dan kondusif. Baik menjelang, pada saat pemilihan, maupun pasca penghitungan suara. Bercermin dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, kita tidak ingin Pemilu menyisakan residu persoalan, dan meninggalkan trauma dan bekas luka yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya," ujar Bamsoet.

Ketua DPR ke-20 ini menuturkan, bercermin pada beberapa catatan hasil survei, kekhawatiran munculnya residu persoalan di masyarakat memiliki landasan argumentasi yang rasional. Misalnya survei Litbang Kompas pada periode 19-21 Juni 2023, yang mencatat bahwa mayoritas responden atau 56 persen merasa khawatir terjadinya keterbelahan dan polarisasi rakyat pada Pemilu 2024.

"Sebelumnya, jajak pendapat Kompas pada akhir Mei 2022 juga menunjukkan bahwa sekitar 70 persen responden merasa khawatir bahwa polarisasi rakyat yang terjadi pada Pemilu 2019, yang melahirkan dikotomi 'cebong' dan 'kampret', akan kembali terulang pada Pemilu 2024," kata Bamsoet. 

Baca juga : Fadli Zon Suarakan Aspirasi Negara Berkembang di COP 28 Dubai

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, merujuk pada hasil survei Litbang Kompas dirasakan adanya kekhawatiran bahwa Pemilu 2024 berpotensi menyebabkan keterbelahan. Namun survei yang sama juga mengungkapkan, bahwa sekitar 71,6 persen responden percaya, bahwa masyarakat akan tetap bersatu. Artinya, publik meyakini bahwa politik rekonsiliasi pasca Pemilu akan menjadi jalan keluar terbaik untuk menjaga ikatan soliditas kebangsaan kita.

Dalam kaitan ini, setiap upaya untuk membangun iklim politik yang kondusif dan menyejukkan, harus didukung sepenuhnya. Tokoh masyarakat memiliki peran penting dan strategis untuk menangkal berbagai tantangan internal dalam kehidupan kebangsaan tersebut.

"Saya yakin tidak ada konflik yang tidak bisa diredam dan diselesaikan. Termasuk konflik yang disebabkan oleh kontestasi politik dalam Pemilu. Kuncinya, semua pihak harus mau bersikap dewasa, berpikiran terbuka, dan memiliki komitmen kuat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.