Kepala BKKBN Kukuhkan Pj Gubernur Papua Selatan Bapak Asuh Anak Stunting

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengukuhkan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Prof Apolo Safanpo menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), di Merauke, Rabu (6/12). Usai dikukuhkan, Apolo langsung action.

Apolo bersama jajaran pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua Selatan berupaya keras menurunkan prevalensi stunting dan mengejar target 14 persen pada 2024. Untuk mengejar target sesuai arahan Presiden Jokowi itu, dilakukan tiga langkah yaitu promotif, preventif, dan kuratif.

Baca juga : Jelang Nataru, Pj Gubernur Jateng Minta Pemda Antisipasi Lonjakan Inflasi

“Tugas utama dari Penjabat Gubernur adalah menekan angka stunting dan mengejar target 14 persen pada 2024. Langkah pertama yang diambil yaitu promotif, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan lebih mengutamakan promosi kesehatan. Langkah kedua preventif, yaitu kegiatan pencegahan terhadap suatu kesehatan. Langkah terakhir kuratif, yaitu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengobati," kata Apolo, seperti keterangan yang diterima redaksi, Kamis (7/12).

Selain Apolo Safanpo, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo juga mengukuhkan enam pejabat menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. Keenam pejabat itu yakni Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Selatan Sunarjo, Sekda Kabupaten Merauke Yeremias Paulus Ruben Ndiken, Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan Ulmi Listianingsih Wayeni, Sekda Boven Digoel Pilemon Tabuni, Inspektur Daerah Papua Selatan Sucahyo Agung, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Merauke. 

Baca juga : UNFPA-BKKBN Diskusikan Realisasi Hak Perempuan dan Penanganan Stunting

Dalam sambutannya, Hasto mengaku optimistis Papua Selatan dapat menurunkan angka stunting. Ada beberapa indikator, yaitu Media Usia Kawin Pertama (MUKP) tahun 2022 sebesar 20,9 dan di 2023 sebesar 23,0. Hal ini menunjukkan Papua Selatan memiliki tren positif, penurunan angka stunting. 

"Usia kawin muda membuat angka stunting di wilayah Asmat dan Mappi masih cukup tinggi. Untuk itu, diharapkan kepada Penjabat Gubernur bisa memberikan dorongan lebih kuat, agar angka kawin muda di dua daerah tersebut dapat ditekan," kata Hasto.

Baca juga : Israel Kesetanan

Sementara, dalam laporannya, Kepala Perwakilan BKKBN Papua Nerius Auparai mengatakan, pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting merupakan komitmen bersama untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di wilayah Papua Selatan. 

"Dengan dikukuhkannya Bapak Pj Gubernur Papua Selatan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, daya dorong penurunan angka stunting akan tercapai. Bapak Asuh adalah bentuk intervensi langsung kepada keluarga yang berisiko stunting," kata Nerius.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.