Fadli Zon Suarakan Aspirasi Negara Berkembang di COP 28 Dubai

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon menegaskan, Global Stoctake (GTS) harus didasarkan pada Common but Differentiated Responsibility and Respective Capacities (CBDR-RC) serta memerhatikan konteks nasional dan kemudahan akses untuk pengaturan anggaran, khususnya bagi negara berkembang. Hal ini disampaikan Fadli yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra pada Pertemuan Parlemen Dunia dalam Konferensi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) 28, di Dubai, Uni Emirat Arab.

COP merupakan pertemuan rutin tahunan negara-negara yang merupakan pihak dalam Perjanjian Paris. Baru kali ini parlemen diikutsertakan dalam pertemuan yang lebih terintegrasi di Green Zone.

Sebagai Ketua Delegasi DPR, Fadli Zon menyampaikan bahwa COP 28 juga harus mencerminkan kebutuhan pendanaan iklim yang belum terpenuhi di negara-negara berkembang. Yaitu dengan menggarisbawahi bahwa upaya dekarbonisasi akan mencapai kemajuan yang signifikan dengan sarana implementasi yang memadai, dan negara-negara berkembang tak boleh dipaksa memilih antara pengentasan kemiskinan atau tindakan iklim. Oleh sebab itu, inklusivitas menjadi isu sangat penting yang harus diperhatikan.

Baca juga : Mahfud Mau Siapkan Arena Bagi Talenta Muda Berprestasi

Mantan Wakil Ketua DPR ini mengkritik negara-negara maju, yang seharusnya segera merealisasikan komitmen pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global sebesar 100 miliar dolar AS (yang dijanjikan tahun 2020) pada 2025. Ia juga menyampaikan, seharusnya negara-negara maju dapat memimpin komitmen pengurangan emisi, terutama melalui dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.

Fadli Zon menekankan, dalam konteks situasi global sekarang, upaya mitigasi perubahan iklim menghadapi hambatan yang makin sulit. Khususnya dengan terjadinya perang dan konflik di berbagai belahan dunia, seperti sedang terjadi di Gaza, Palestina.

"Perang di Gaza, selain memakan korban rakyat tak berdosa, juga telah menciptakan kerusakan lingkungan. Dengan demikian menghambat, baik secara langsung maupun tidak, upaya-upaya mitigasi perubahan iklim. Perang tersebut, tak saja merupakan kejahatan kemanusiaan, tetapi juga kejahatan lingkungan hidup," ucapnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Kamis (7/12).

Baca juga : Strategi Nol Bersih IKN Diluncurkan di COP 28 Dubai, ADB Beri Dukungan

Pada pertemuan COP 28, Anggota Komisi I DPR ini juga melaporkan langkah strategis Indonesia mengurangi emisi dan memitigasi dampak perubahan iklim, dengan berbagai cara. Indonesia berkomitmen menghasilkan energi baru dan terbarukan untuk mencapai ketahanan energi nasional. Energi terbarukan menyumbang 23 persen bauran energi nasional pada tahun 2025 dan 31 persen bauran energi nasional pada 2050.

Langkah lain adalah moratorium izin pembukaan lahan untuk melindungi 66 juta hektar hutan dan lahan gambut; rehabilitasi hutan bakau seluas 600.000 hektar diharapkan selesai pada akhir 2024; serta menurunkan tingkat deforestasi hingga titik terendah pada tahun 2020, yaitu sebesar 115 ribu hektar.

Rangkaian kegiatan Pertemuan COP 28 yang diselenggarakan di Dubai dari 30 November hingga 12 Desember tersebut dihadiri sekitar 70.000 orang dari unsur pemerintah, parlemen, pihak swasta, dan elemen masyarakat sipil dari negara-negara pihak Perjanjian Paris. Mereka datang untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka menyikapi fenomena perubahan iklim. 

Baca juga : Keliling Indonesia Timur, Ganjar Serap Aspirasi Perempuan Dan Disabilitas

Delegasi DPR dipimpin Fadli Zon selaku Ketua BKSAP dari Fraksi Gerindra, Hafisz Thohir selaku Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi PAN, Putu Supadma Rudana selaku Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Partai Demokrat. Yang ikut adalah Anggota BKSAP DPR dari lintas Komisi seperti Bimantoro Wiyono dari Fraksi Gerindra, Dyah Roro Esti dari Fraksi Golkar, Linda Megawati dari Fraksi Partai Demokrat, serta Emma Umiyatul Chusnah dari Fraksi PPP.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.