Pengamat: Penyaluran Bansos Jadi Mudah Diawasi Dan Tepat Sasaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memastikan akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Tak sekadar melanjutkan, Ganjar akan menyempurnakan penyaluran bansos dengan membuat sistem Satu Data Indonesia, melalui program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti.

Pakar Hukum Tata Negara Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengatakan, KTP Sakti merupakan upaya untuk mewujudkan single number identity.

Menurut dia, dalam perspektif sistem pemerintahan digital, hal itu sebenarnya sudah dirumuskan dalam RUU Sistem Pemerintahan Digital.

Dengan menggunakan single identity atau satu identitas, maka semua administrasi pemerintahan akan menjadi satu big data dengan mempergunakan super apps yang canggih.

“Dalam konteks ini, UU Tentang Perlindungan Data juga sudah ada. Sehingga program KTP Sakti sebenarnya merupakan implementasi yang mendahului RUU Sistem Pemerintahan Digital. Namun dasar hukumnya masih tetap ada yakni Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” kata Hestu saat dihubungi, Senin (18/12/2023).

Baca juga : Ganjar Akan Bikin ‘KTP Sakti’: Semua Bantuan Cukup Gunakan e-KTP

Hestu yang ikut menjadi anggota tim perancang RUU Sistem Pemerintahan Berbasis Digital ini mengatakan, dalam dunia e-government model pemerintahan berbasis digital sudah sampai pada tingkatan Governance 5.0.

Sementara saat ini, Indonesia baru berada di tingkatan Governance 2.0.

“Jadi ide KTP Sakti memiliki jangkauan ke depan, menjadi solusi untuk mengejar Indonesia menuju Governance 5.0. KTP Sakti ini juga dapat dipergunakan untuk penyaluran dana bantuan termasuk identity BPJS dan lain-lainnya,” kata dosen pengajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.

Untuk bisa mewujudkan gagasan itu, diperlukan sinergitas lintas sektor dan lintas bidang.

Bahkan, gagasan tersebut sejatinya memberikan ruang koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan sebagai konsekuensi negara welfare state.

“Dengan satu data lewat single number identity maka seluruh bantuan akan tepat sasaran dan kontinuitas bantuan akan tercatat secara sistem elektronik, yang pada akhirnya transparansi akuntabilitasnya terjamin,” jelasnya.

Baca juga : PPP Pastikan Ganjar-Mahfud Pertajam Pengetahuan Untuk Hadapi Debat Selanjutnya

Dia mengatakan, dengan KTP Sakti yang didukung dengan fasilitas super apps, seluruh aliran dana bansos dapat dipantau oleh rakyat yang melek digital.

“Di sinilah peran generasi emas yang cerdas di bidang teknologi informasi menjadi tulang punggungnya. Bansos tidak lagi mengalir melalui aktivitas musiman 5 tahunan demi elektoral. Melainkan ada kontinuitas berkesinambungan,” tutur Hestu. 

Sebaliknya, lanjut Hestu, bantuan sosial yang di luar program berdasar pada super apps akan mudah terpantau sebagai bentuk money politics.

Sebab, hal itu tidak masuk dalam sistem informasi bantuan sosial.

Seperti diketahui, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud, memastikan melanjutkan program bansos.

Program yang disetujui DPR dan telah dianggarkan di Kementerian Keuangan ini, ke depan akan disalurkan dengan lebih tepat sasaran dengan adanya KTP Sakti.

Baca juga : Suara Prabowo Naik 19 Juta dalam 48 Hari, Pengamat: Kesalahan Apa yang Dilakukan Ganjar?

Dengan KTP Sakti, penyaluran bantuan apapun akan mudah diawasi.

Bantuan spesial, bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lain disalurkan dengan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Sebab faktanya, saat ini masih banyak ditemukan adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik, mulai pilpres, pilkada, pileg, hingga pilkades.

Padahal, program bansos menggunakan uang negara yang bersumber dari uang rakyat, Program bansos yang menjadi hak masyarakat tidak mampu semestinya tidak diselewengkan sebagai barang 'dagangan' untuk kepentingan elektoral.

KTP Sakti dan Satu Data Indonesia, adalah bukti keberpihakan Ganjar-Mahfud terhadap masyarakat miskin.

Program ini diharapkan  menjadi solusi atas keresahan masyarakat yang selama ini dipermainkan pejabat dan petugas di lapangan dalam hal penyaluran bansos.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.