Warga Jatim Kudu Cegah Kecurangan Pilkada 2024

 Sebelumnya 
Sementara Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, pemilihan 2024 akan menjadi tantangan luar biasa. Sebab, seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia akan bersama menyelenggarakan Pilkada. “Dari sinilah, kemungkinan tantangan bisa terjadi,” jelasnya.

Sedangkan Ketua Komisi ADPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio mengatakan, secara prinsip, semua pihak ingin agar Pilkada 2024 bisa berjalan lancar. Sehingga, rapat koordinasi dengan KPU juga terus dilakukan. Termasuk pembicaraan perihal anggaran.

Baca juga : Ganjar Bawa Jateng Raih Anugerah Meritokrasi 2021

Menurutnya, dana Pilkada Jatim Rp 1,9 triliun belum bisa dipastikan karena memang mungkin ada sharing. “Tapi, bisa ditekanlah. Itu pun harus realistis pengeluarannya. Tidak (ada pembiayaan item) ganda antara kabupaten dengan provinsi. Itu butuh koordinasi ketat,” ungkapnya.

Kepala Biro (Kabiro) Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jatim, Jempin Marbun menambahkan, anggaran Pilkada 2024 bakal dilakukan dengan skema dicicil. Menurutnya, mekanisme dana cadangan dimulai pada APBD 2022. Lalu, dilanjutkan pada 2023. Sisanya dipenuhi 2024.

Baca juga : Wagub DKI: Pemerintah Dan Warga Kudu Bersinergi Demi Kerukunan Umat Beragama

“Dana itu cukup besar. APBD tidak sanggup jika harus dianggarkan dalam satu tahun. Sehingga, dicadangkan atau dicicil,” ujarnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.