PWNU DKI, Forkabi, Dan FBR Bentuk Satgas Anti Politik Uang

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Masyarakat Sipil membentuk Satuan Tugas (Satgas) gerakan anti money politics atau politik uang di Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) besar ikut serta dalam koalisi ini.

Seperti Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Forum Komunikasi Anak Betawi. (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Pecinta Tanah Air Indonesia (Petanesia) Jakarta, PTIR Nusantara, Anak Kota dan lain-lain.

Gerakan ini diharapkan bisa menghasilkan pilkada yang baik. Sehingga melahirkan pemimpin yang diharapkan.

Baca juga : Ketua Bawaslu Jakarta Imbau PTPS Kolaborasi Bareng Saksi Perkuat Pengawasan

"Pada prinsipnya kami dari PWNU DKI berharap yang pertama DKI jadi percontohan, jadi Pilkada yang betul-betul murni, damai sesuai hati nurani rakyat," kata Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Lukman Hakim Hamid di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Lukman menegaskan, gerakan ini tidak disusupi kepentingan politik praktis yang menguntungkan pihak tertentu. "Gerakan ini murni dorongan rakyat agar pilkada berjalan baik," kata Lukman.

Lukman menjelaskan, satgas akan melakukan pengawasan di tingkat RT/RW terhadap gerakan politik uang.

Baca juga : Cawagub Kepri Nyanyang Safari Politik di Karimun

"Kami hanya melakukan pengawasan dengan konsep jaga kampung. Agar kampung kita terutama itu bersih dari Money Politik. Karena membangun demokrasi yang sehat diawali dari lingkungan terkecil kita sendiri," ucapnya.

Ketua Pelaksana Acara Satgas Anti Money Politics, Husni Mubarok Amir, mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian untuk tetap menjaga demokrasi tetap sehat.

Tujuannya adalah agar pemimpin yang terpilih di Pilkada murni karena gagasan yang diusung bila menjabat lima tahun ke depan.

Baca juga : DKI Buka Opsi Danai Makan Bergizi Gratis

"Kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoalan sepele, persoalan uang, persoalan sembako," kata Husni.

Husni bilang, seharusnya pemimpin dipilih berdasarkan konsep dan gagasan. Karena itu, pihaknya menginginkan pilkada dapat berjalan bermartabat, berakhlak, dan adil. Apabila ditemukan pelanggaran, lanjutnya, satgas akan melaporkan temuannya kepada Bawaslu.

"Kami akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak akan main hakim sendiri. Ketika ada pelanggaran, maka kita akan serahkan kepada Bawaslu. Karena mereka yang berhak mengambil tindakan," kata Husni. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.