Soal Pemilihan Kepala Daerah, Golkar Sedang Kaji 2 Opsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Golkar sedang mengkaji dua opsi pemilihan kepala daerah.Opsi pertama, pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi. Opsi kedua, untuk pemilihan bupati dan wali kota, partai yang dinahkodai Bahlil Lahadalia ini menawarkan pilihan-pilihan beragam.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, Partai Golkar tengah mengkaji aturan main untuk pemilihan ke­pala daerah. Bahkan, kata Doli, Golkar sudah memiliki dua opsi terkait wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung.

"Kami terus mendalam opsi-opsi itu," kata Doli di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengungkap­kan dua opsi yang ditawarkan Partai Golkar. Pertama, seluruh pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara tidak langsung, alias melalui DPRD.

"Tapi, pemilihannya melalui pengaturan seleksi secara aspi­ratif, terbuka, dan berjenjang, di dalam masing-masing partai pengusung," jelasnya.

Baca juga : Kejagung Tunggu Salinan Lengkap

Kemudian, opsi kedua, pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD dan pemilihan bupati/wali kota dilakukan secara asimetris atau disesuaikan dengan kultur daerah. Teknisnya, kata dia, ada yang dipilih melalui DPRD, ada juga pemilihan langsung dengan aturan tertentu.

"Kesimpulan yang sudah final adalah gubernur tidak perlu lagi dipilih dalam sebuah pemilihan langsung. Karena dalam sistem pemerintahan kita, gubernur itu perpanjangan Pemerintah Pusat," tegasnya.

Doli menegaskan, Partai Golkar memiliki komitmen menja­ga, melestarikan, dan menguatkan pelembagaan demokrasi di Indonesia. Dia memastikan, Golkar tidak akan membiarkan demokrasi Indonesia kebablasan ke arah demokrasi super liberal.

"Kami juga tidak ingin de­mokrasi kita menyuburkan bu­daya pragmatisme pada masyarakat kita," pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai penting beragam opsi untuk mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia. Terlebih, kata dia, Pilkada merupakan keterlibatan emosional dengan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.

Baca juga : Bakal Calon Ketua Mulai Unjuk Kekuatan

"Pilkada bukan hanya soal uang. Tapi juga tentang keterika­tan emosional dengan masyara­kat daerah. Keterikatan itulah yang melahirkan keberpihakan. Apa pun sistemnya, keberpi­hakan terhadap masyarakat dae­rah tidak boleh hilang," ujarnya.

Sarmuji setuju dengan saran Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani, agar partai politik duduk bersama dan mendiskusikan usulan-usulan yang muncul pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu.

"Sangat perlu (diskusi ber­sama), paling tidak bisa menyamakan frekuensi terlebih da­hulu," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, hasil pertemuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam beberapa kali musyawarah nasional (mu­nas), PKB diperintahkan untuk mengkaji ulang pemilihan ke­pala daerah secara langsung.

Kesimpulannya, lanjut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (Menko PM) ini, seluruh kepala daerah meng­habiskan biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya Pemerintah Daerah juga ber­gantung pada Pemerintah Pusat dalam seluruh aspek.

Baca juga : Mind ID Bantu Ratusan Pelaku UMK Naik Kelas

Cak Imin pun mengusul­kan, tidak ada lagi pemilihan gubernur. Dia mewacanakan, guberbur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan bupati maupun wali kota dipilih melalui DPRD.

"Daerah belum bisa mandiri, atau apalagi otonom," tandas Cak Imin di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (23/7/2025). [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.