Dark/Light Mode

Didasarkan Survei Internal

Banteng Depok Pede Kalahkan Incumbent

Senin, 7 Desember 2020 11:26 WIB
Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna-Afifah Alia. (Foto: Istimewa)
Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna-Afifah Alia. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Depok optimis dan percaya diri (pede) bisa meraih kemenangan di Pemilihan Wali KotaWakil Wali Kota (Pilwalkot) Depok. Ini didasarkan pada hasil survei internal terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon) Pradi Supriatna-Afifah Alia, yang mampu mengalahkan paslon incumbent Mohammad Idris  - Imam Budi Hartono.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan, berdasarkan hasil survei internal PDIP di akhir November lalu, elektabilitas pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia sudah mencapai 55 persen. Angka ini terhitung cukup baik, mengingat hari pemungutan suara tinggal hitungan jari.

Baca Juga : 92 Persen Warga Siap Mencoblos Dalam Pilkada 2020

“Dari hasil survei internal kita, elektabilitas Pak Pradi dan Bu Afifah sudah mencapai 5560 persenan, hingga akhir November. Tingkat keterkena lan keduanya juga sangat baik di masyarakat,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Wakil Ketua Pemenangan Koalisi Depok Bangkit (KDB) ini menyebut, terkereknya elektabilitas Pradi-Afifah adalah buah kerja keras paslon, partai koalisi dan masyarakat Kota Depok yang menginginkan perubahan. Apalagi, teknis kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 lebih rumit, akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga : Akhir Tahun Ini, Pertamina Optimis Cetak Laba

Di masa tenang, dia mengaku, koalisi Pradi-Afifah tinggal melakukan satu tugas penting, yakni berdoa. Hendrik mengakui, di masa tenang hingga beberapa jam sebelum hari pemungutan suara adalah masa-masa rawan dari serangan politik uang.

Tapi dia yakin, masyarakat Kota Depok sudah cukup pintar menolak praktik lancung itu. “Saya yakin masyarakat. Kota Depok akan menolaknya. Ka rena mereka paham, prak tik itu hanya merusak proses demokrasi dan bisa dipidana,” jelasnya.
 Selanjutnya