Rapat Bareng DPRD, Pemkab Klungkung Sisir Anggaran Tak Perlu

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom memimpin rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) pada Jumat (20/8). Rapat tersebut dihadiri seluruh anggota dewan legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung.

"Walaupun situasi pandemi Covid-19, DPRD Klungkung tidak menyia-nyiakan waktu terbuang percuma tanpa menyelesaikan permasalahan bersama antara legislastif dan eksekutif dengan menggelar rapat bersama TAPD yang dipimpin oleh Sekda Gede Putu Winastra. Dalam rapat anggaran tersebut, dibahas mengenai posisi anggaran Pemkab Klungkung yang minus sekitar Rp 18 miliar," tutur Ketua Gde Anom.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom menjelaskan, pihaknya menekankan agar TAPD lebih cermat dan bijaksana dalam melakukan refocusing. Jangan sampai refocusing yang dilakukan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

Baca juga : Keren, Pertamina Satu-satunya BUMN Yang Raih Penghargaan TKDN Dari BPPT

"Tujuan rapat ini agar pihak eksekutif bisa segera menyisir anggaran yang sekiranya dapat dilakukan efesiensi. Misal BBM kan masih bisa berhemat. Hibah ke masyarakat harus tetap diupayakan," papar Gung Anom panggilan populer Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Klungkung.

Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat, pertumbuhan ekonomi daerah itu pada triwulan II 2021 mengalami tren positif, naik sebesar 2,83 persen dari angka di triwulan sebelumnya yang hanya -9,82 persen.

"Saya harap eksekutif tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, dalam efesiensi yang harus dilakukan. dalam situasi seperti ini kita wajib selalu berempati kepada masyarakat. Hibah masyarakat jangan dilakukan efesiensi, jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat dalam hal ini,” ujar Gung Anom mengingatkan eksekutif yang hadir.

Baca juga : Pemkab Klungkung Bagikan 10 Ribu Paket Sembako Hasil Sumbangan ASN

Beberapa kegiatan yang bisa diberlakukan refocusing anggaran misalnya, perjalanan dinas baik eksekutif maupun legislatif. Selain itu program pemeliharaan pasar dan jalan yang dapat ditunda terlebih dahulu.

"Ada kebijakan yang tetap harus berjalan, seperti anggaran penangan Covid-19 minimal 8 persen dari alokasi DAU (Dana Alokasi Umum). Ada juga dana transfer umum minimal 25 persen untuk program pemulihan ekonomi daerah. Jadi utamakan kepentingan masyarakat dan hilangkan kepentingan diri sendiri, kita harus berempati," ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Klungkung Gede Putu Winastra menjelaskan posisi anggaran Pemkab Klungkung minus Rp18 miliar. Pemkab harus kembali melakukan refocusing atau penyesuaian anggaran, sehingga pada akhir tahun posisi anggaran Pemkab Klungkung menjadi 0.

Baca juga : Lanjutkan PPKM, Pemkab Bogor Ogah Terapkan Ganjil Genap

"Kas kita tidak boleh minus. Hingga kita ke depan akan lakukan efesiensi-efesiensi untuk menutup minus Rp 18 miliar itu. Bisa listrik, internet atau yang lainnya. Oleh sebab itu, kami minta juga masukan-masukan dewan," tandasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.