Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Isu PDIP akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin ramai dibicarakan. Sinyal-sinyal yang diberikan Puan Maharani dan petinggi PDIP lainnya dianggap kalangan analis sebagai menguatnya kemungkinan tersebut. Ditambah lagi dengan sikap Gerindra, yang seakan-akan terus merayu semua parpol agar masuk koalisi.
Namun, sejauh ini, kita tidak bisa memastikan PDIP 100 persen akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sebab, politik itu sangat dinamis, dan perubahannya pun bisa terjadi dalam hitungan detik. Bisa saja sekarang sedang lengket, beberapa saat kemudian renggang. Begitu sebaliknya.
Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikenal punya sikap dan pendirian yang teguh. Ada juga yang bilang keras. Sikapnya sulit diprediksi. Juga tak bisa dirayu-rayu.
Baca juga : Kampanye dengan Hasil Survei
Beberapa peristiwa politik besar bisa kita ambil menjadi contoh. Misalnya, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode kedua, PDIP juga pernah dikabarkan akan masuk koalisi. Saat itu, almarhum Taufiq Kiemas, yang merupakan suami Mega, sudah intens menjalin komunikasi dengan SBY dan Demokrat. Puan disebut-sebut akan menjabat sebagai Menpora atau posisi lain di kabinet. Namun, Mega dengan pendirian teguhnya, tetap memilih jalan oposisi.
Memang, hubungan Mega dan Prabowo berbeda dengan hubungan Mega dan SBY. Dengan Prabowo, Mega tak punya sejarah kerenggangan yang membekas di hati. Sedangkan dengan SBY, Mega sepertinya masih punya ganjalan di hati, setelah merasa ditelikung di Pilpres 2024. Sampai sekarang, Mega pun masih sulit untuk bertemu dengan SBY.
Sejauh ini, hubungan Mega dan Prabowo terbilang baik. Mereka punya sejarah kebersamaan pada Pilpres 2009, dan juga bareng-bareng saat menjadi oposisi pada periode 2009-2014. Sepanjang 2019-2023, keduanya juga sering berkomunikasi, karena sama-sama dalam barisan pemerintahan Presiden Jokowi. Komunikasi baru agak terputus saat menjelang Pilpres 2024.
Baca juga : Segera, Tutup Kebocoran Data
Namun, fakta ini juga tidak bisa membuat PDIP gampang masuk pemerintahan Prabowo. Bisa jadi hubungan Mega dengan Prabowo tak masalah, tapi masih ada ganjalan dengan Gibran, termasuk dengan Presiden Jokowi. Apalagi, sampai saat ini, Mega belum dengan Jokowi.
Kondisi ini bisa jadi akan menghalangi kemungkinan PDIP masuk koalisi pemerintahan Prabowo. Apalagi, duduk di pemerintahan juga tidak serta-merta menguntung PDIP dari sisi elektoral di Pemilu 2029 nanti. Elektabilitas PDIP justru melonjak saat menjadi oposisi.
Namun, lagi-lagi, kita tidak bisa berkesimpulan pasti PDIP 100 persen menjadi oposisi. Begitu juga tidak bisa menyimpulkan PDIP 100 persen akan menjadi koalisi. Kemungkinan-kemungkinan akan menjadi oposisi atau koalisi tetap terbuka. Sebab, dalam politik, “air” saja bisa bercampur dengan “minyak”. Yang mustahil pun bisa menjadi kenyataan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
