Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Bukan sekali dua kali Kementerian dan Pemda diingatkan supaya belanja, belanja dan belanja Jangan takut Jangan menimbun uang APBD atau anggaran di bank Anggaran harus dipergunakan Supaya roda ekonomi rakyat bergerak.
Tapi imbauan itu tak “diindahkan” Akibatnya, anggaran menumpuk Di akhir tahun baru dihabiskan dengan sedikit kepanikan Terkadang bisa “meleset” kemana-mana.
Sekarang masih ada sekitar 1.200 triliun sisa anggaran yang belum dibelanjakan Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, APBD masih tersisa Rp 505 triliun. Sementara di tingkat pusat atau dalam kas APBN, sisanya hampir Rp 770 triliun.
“Uang tidur” yang sangat banyak ini membuat roda ekonomi bergerak lambat. Uang tak mengalir. Tak terserap di masyarakat.
Baca juga : Kisah Pendekar Dan Seekor Naga
Selama ini pemerintah selalu mengimbau supaya kelas menengah ke atas membelanjakan uangnya. Jangan takut. Jangan disimpan. Tampaknya imbauan itu sudah mulai dilaksanakan. Tidak sedikit yang sudah “keluar”, berlibur atau belanja, terutama on line.
Tapi kenapa pemerintah sendiri agak berat membelanjakan uangnya? Bukankah senjata sudah diberikan? Misalnya lewat UU No 2/2020 yang antara lain menjamin tidak akan memperkarakan secara hukum kalau penggunaan anggaran (Covid-19) dilandasi niat dan iktikad baik?
Rabu lalu (18/11) Presiden Jokowi kembali mengungkapkan keprihatinannya karena masih minimnya serapan anggaran. Padahal ini sudah akhir tahun. “Jangan sampai diulang -ulang, semuanya menumpuk di akhir tahun,” kata Presiden.
Sudah beberapa kali Presiden mengingatkan hal senada. Juni lalu, Presiden bahkan sempat menyebutkan kata reshuffle.Mengancam menteri yang bekerja biasa-biasa dalam kondisi krisis.
Baca juga : Polarisasi, Cari Obatnya!
Tapi, sampai sekarang, tidak ada menteri yang direshuffle.Sampai akhir tahun, anggaran masih juga menumpuk. Hanya menghasilkan bunga. Tak memberi dampak berarti buat ekonomi rakyat.
Selama ini sudah ada beberapa langkah supaya angaran tidur itu bisa dibelanjakan. Tapi kenapa uang itu tak juga dikeluarkan?
Rabu lalu (18/11) Mendagri Tito Karnavian mengancam: Kepala Daerah yang tidak mengikuti instruksi protokol kesehatan bisa dicopot. Mestinya, pejabat yang menidurkan anggarannya di bank, juga bisa “diancam”.
Karena, sungguh menyedihkan, negeri ini kerap mengeluh kekurangan uang, sampai harus mengejar utang, tapi di sisi lain, uang yang ada tak dibelanjakan. Tidur di bank.
Baca juga : “Dipersenjatai”, Kok KPK Belum Kuat?
Kesedihannya berlipat kalau pejabatnya ikut-ikutan tidur. Apalagi kalau menikmati uang tidur itu. Sementara rakyat, ada yang tertidur karena kelaparan. Karena usahanya tak jalan atau modalnya habis. Ironi ini perlu segera diakhiri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
