BGN menegaskan pentingnya kolaborasi UMKM dan kelompok masyarakat sebagai fondasi ketahanan pangan bergizi, terutama saat daerah menghadapi risiko dan dampak bencana. Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Gunalan menyampaikan bahwa pengalaman bencana di sejumlah wilayah menunjukkan rapuhnya sistem pangan jika terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dalam kondisi darurat, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut mampu bertransformasi menjadi dapur tanggap bencana yang mengandalkan sumber daya lokal.

Hingga 13 Desember 2025, tercatat 17.362 unit SPPG beroperasi secara nasional dengan lebih dari 44 juta penerima manfaat, termasuk 3.959 unit di Jawa Barat yang melayani lebih dari 11 juta jiwa. Melalui revisi juknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025, belanja bahan baku diprioritaskan melalui BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha lokal. Kebijakan ini diharapkan memperkuat rantai pasok pangan bergizi yang inklusif, berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana.