Dark/Light Mode

BREAKINGNEWS
# MK
Pakar Hukum Nilai Gugatan Denny Indrayana Semestinya Tidak Dapat Diterima
Pakar Hukum Nilai Gugatan Denny Indrayana Semestinya Tidak Dapat Diterima

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai substansi perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semestinya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankeli

Senin, 5 Oktober 2026 08:53 WIB
Akan Bacakan Putusan Gugatan Ijazah Gibran, MK Jadi Pusat Perhatian
Nasional

1 hari yang lalu

Akan Bacakan Putusan Gugatan Ijazah Gibran, MK Jadi Pusat Perhatian
 Nasional   1 hari yang lalu
Sembilan Hakim MK Dilaporkan ke MKMK
Nasional

2 hari yang lalu

Sembilan Hakim MK Dilaporkan ke MKMK
 Nasional   2 hari yang lalu
Sidang Gugatan Ijazah Gibran, Hakim Konstitusi Mau Istikharah
Nasional

3 hari yang lalu

Sidang Gugatan Ijazah Gibran, Hakim Konstitusi Mau Istikharah
 Nasional   3 hari yang lalu
Jaga Stabilitas Negara, RAPI Minta MK Tolak Gugatan PHPU Pilpres 2024
Nasional

25 September 2026

Jaga Stabilitas Negara, RAPI Minta MK Tolak Gugatan PHPU Pilpres 2024
 Nasional   25 September 2026
Ijazah SMA Gibran Digugat Ke MK, Jokowi: Kita Ikuti Proses Hukum
Nasional

25 September 2026

Ijazah SMA Gibran Digugat Ke MK, Jokowi: Kita Ikuti Proses Hukum
 Nasional   25 September 2026
Mengacu Ke Keputusan MK Ambang Batas Parlemen, PAN Keberatan 5 Persen
PARPOL

19 September 2026

Ambang Batas Parlemen, PAN Keberatan 5 Persen
 PARPOL   19 September 2026
Hanura: Ambang Batas Parlemen Harus Merujuk Putusan MK!
Hanura: Ambang Batas Parlemen Harus Merujuk Putusan MK!
 PARPOL   17 September 2026
Ahli Hukum: Kritik Pemilu Tetap Harus Hormati Putusan Konstitusional
Ahli Hukum: Kritik Pemilu Tetap Harus Hormati Putusan Konstitusional
 Nasional   11 September 2026
Sisa Kuota Internet Nggak Boleh Hangus, Ini Respons Telkomsel
Sisa Kuota Internet Nggak Boleh Hangus, Ini Respons Telkomsel
 Ekonomi Bisnis   4 September 2026
MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah, Apa Dampaknya? Rudianto Lallo: Masuk Akal, Kritik Harus Berbasis Data
Rudianto Lallo: Masuk Akal, Kritik Harus Berbasis Data
 Blak-Blakan   3 September 2026
Cegah Kriminalisasi Kritik, MK Hapus Pasal Penghinaan Pemerintahan di KUHP
Cegah Kriminalisasi Kritik, MK Hapus Pasal Penghinaan Pemerintahan di KUHP
 Nasional   30 Agustus 2026
Tuntaskan 100 Persen Rekomendasi BPK, MK Raih Opini WTP
Tuntaskan 100 Persen Rekomendasi BPK, MK Raih Opini WTP
 Government Action   21 Agustus 2026