RM.id Rakyat Merdeka - Rencana pemindahan ibu kota masih menuai pro dan kontra. Sejumlah akademisi menyebut, pindah ibu kota lebih banyak mendatangkan manfaat, ketimbang mudharat yang kerap disampaikan sejumlah pihak.
Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Karuniana Dianta A Sebayang, mengatakan rencana pemindahan ibu kota dapat memberikan pemerataan perekonomian. Pemindahan ibu kota juga telah sesuai dengan dasar negara yakni Pancasila pada sila kelima "Alasan ibu kota pindah secara fundamental adalah pancasila, sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi," ujar Karuniana Dianta A Sebayang dalam diskusi yang digelar Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA) dengan tema "Boyogan Ibu Kota: Persiapan dan Dampaknya", di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur Jakarta, Sabtu (7/9).
Kurnia menerangkan, wacana pemindahan ibu kota telah lama bergulir. Indonesia juga pernah melakukan pemindahan ibu kota di masa-masa awal kemerdekaan. "Masalah perpindahan ibu kota adalah hal biasa saja. Ibu kota sudah pernah pindah ke Yogya dan Bukit Tinggi," ungkap dia.
Baca juga : Agrowisata Petik Buah Jeruk di Banjar Tingkatkan Pendapatan Petani
Kurnia menjelaskan, banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum melakukan pemindahan ibu kota. Pemilihan ibu kita juga dipertimbangkan berdasarkan sejumlah kriteria. Alasannya, risiko bencana alam minim, pemerataan jumlah penduduk dan ekonomi, persediaan air. "Tapi narasinya bukan karena Jakarta, namun masalah negara," kata Wasekjen Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini.
Sejauh ini, kata dia, Jakarta masih mendominasi perputaran ekonomi Indonesia. Dengan perpindahan ibu kota, perekonomian akan lebih merata. "Peningkatan ekonomi ibu kota baru dapat mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM)," ujarnya.
Di tempat yang sama, akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Nurun Najib, menerangkan rentetan rencana pemindahan ibu kota mulai dari masa penjajahan Belanda hingga pemerintahan saat ini. Tahun 1801-1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, pernah berencana memindahkan ibu kota ke Surabaya dan Bandung.
Baca juga : Ibu Kota Pindah Ke Kaltim, XL Axiata Perkuat Jaringan
Kemudian, pada zaman Presiden Soekarno pernah direncanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Pada 1957, Soekarno menindaklanjuti dengan Undang-Undang Darurat Nomer 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. "Sukarno juga pernah membentuk tim pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Kemudian, Suharto mewacanakan pemindahan ibu kota ke Jonggol tahun 1997," kata Najib.
Tak sampai berhenti di situ, Wakil Direktur CIPA itu mengatakan, era Presiden SBY juga membentuk tim khusus untuk memindahkan ibu kota. Namun, wacana tersebut tak terrealisasi hingga akhir jabatannya. "SBY juga pernah merencanakan pemindahan ibukota. Jokowi menseriusi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim)," ujarnya.
Najib menjelaskan, produk domestik bruto (PDB) nasional masih didominasi pulau Jawa. Kontribusi PDB nasional disumbang pulau Jawa 58 persen. Sedangkan 28,5 persen Jabodetabek. Sisanya kontribusi di luar Jawa. Sehingga, dengan pemindahan ibu kota diharapkan dapat meratakan perekonomian secara nasional.
Baca juga : Soal Kenaikan Iuran BPJS, Puan: Tinggal Tunggu Perpres
Selain itu, pemindahan ibu kota juga dapat mengatasi sejumlah dampak. Mulai dari dampak sosial hingga dampak lingkungan. "Pemindahan ibu kota juga bagian dari upaya penyeimbangan antara subsistem sosial, subsistem alam dan subsistem buatan," pungkasnya. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.