Sebelumnya
Bagaimana pandangan Anda tentang rencana menghidupkan kembali UN?
Kemdikdasmen jangan gegabah menghidupkan kembali UN.
Kenapa?
Sebelum UN dicanangkan kembali, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Kemdikdasmen.
Yakni, asesmen terstandar bagi murid yang diselenggarakan itu harus jelas tujuan, fungsi, anggaran pembiayaan, kepesertaan, instrumen, gambaran teknis, dan dampaknya.
Yang harus diperhatikan juga, kriteria asesmen bagi murid yang bertujuan mengevaluasi sistem pendidikan, yaitu: pertama, asesmen dirancang sesuai tujuan sistem pendidikan. Kedua, asesmen bersifat low-stake (tidak berisiko apa pun terhadap capaian akademik murid). Ketiga, asesmen memuat informasi komprehensif dari segi input, proses, dan output pembelajaran.
Baca juga : Menteri Dody Kejar Swasembada Pangan
Bagaimana pendapat Anda jika UN menjadi syarat kelulusan?
Jika UN digunakan sebagai penentu kelulusan siswa, jelas harus ditolak. Karena, bersifat high stakes testing bagi murid.
UN pada masa lampau sangat tidak adil, hanya berorientasi kognitif, mendistorsi proses pendidikan, dan mengkotak-kotakkan mana mata pelajaran penting dan yang tidak.
Tolong jelaskan tentang mengkotak-kotakkan mata pelajaran...
Skema UN yang pernah dilakukan di SMA/SMK/MA yaitu: 3 mata pelajaran wajib ditambah 1 mata pelajaran peminatan, jelas mendiskriminasi mata pelajaran wajib lainnya seperti Pendidikan Pancasila, Olahraga, Seni Budaya dan Pendidikan Agama.
Kalau UN bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kurikulum, harusnya semua mata pelajaran dalam standar isi yang diujikan.
Baca juga : Menteri Mu’ti: Kami Akan Umumkan Setelah Idul Fitri
Jika seluruh mata pelajaran di-UN-kan, bukankah membebani anggaran?
Memang, jika UN berbasis mata pelajaran, risiko biaya akan besar. Biaya UN dulu menguras APBN sampai Rp 500 miliar.
Sedangkan, APBN untuk Kemdikdasmen tahun 2025 hanya Rp 33,5 triliun. Rasanya, anggaran UN yang besar itu akan mengganggu program prioritas pendidikan yang lain.
Lalu, apa usulan Anda?
Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan untuk pengendalian mutu dan pencapaian standar nasional, sebagaimana perintah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Kedua, Pemerintah menghidupkan kembali lembaga mandiri dan independen yang berwenang melakukan evaluasi, dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
Baca juga : PAN Yakin, Tetap Bakal Ada Proses Seleksi Alam
Ketiga, kami merekomendasikan agar Evaluasi Pendidikan Nasional (apa pun namanya) yang akan dilaksanakan, harus dilakukan secara terpadu, bersifat low-stakes, tidak berbasis mata pelajaran, dan fokus pada foundational skills.
Keempat, Kemdikdasmen hendaknya fokus pada evaluasi untuk pemetaan kompetensi mendasar siswa, yaitu: kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Sebab, hasil tes terstandar nasional untuk menguji kemampuan dasar literasi dan numerasi, dapat dijadikan alat ukur pemetaan mutu dan kompetensi murid secara nasional. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 6 Januari 2025 dengan judul "Ujian Nasional (UN) Mau Digelar Lagi, Untungnya Apa? Mudharatnya Apa? Iman Zanatul Haeri: Jangan Gegabah Hidupkan Kembali UN"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.