RM.id Rakyat Merdeka - Wacana legalisasi kasino di Indonesia menjadi perdebatan di publik. Isu tersebut muncul ketika anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita menyinggung kasino pada saat rapat kerja dengan
Rapat antara Komisi XI DPR dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5/2025), ramai dibicarakan. Karena dalam rapat tersebut muncul kata "kasino", arena judi yang bisa dijadikan pemasukan bagi negara.
Kata Kasino itu keluar dari mulut Anggota Komisi XI DPR dari Golkar, Galih Kartasasmita. Awalnya, Galih meminta kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu untuk berpikir out of the box mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau devisa negara. Ia mencontohkan Uni Emirat Arab (UAE) yang membangun kasino di sebuah daerah ekonomi khusus.
Galih menegaskan, bahwa contoh yang diberikannya itu bukan berarti mengusulkan pemerintah untuk membangun kasino di Indonesia.
Baca juga : Galih Kartasasmita: Saya Hanya Memberikan Contoh UEA Buka Kasino
“Nomor 1 dan yang paling penting, bahasanya adalah saya tidak pernah mengusulkan mengenai negara membuka kasino, itu enggak pernah,” ujar Galih.
“Tapi, yang saya usulkan adalah negara pemerintah berpikir outside of the box, out of the box. Cari sumber-sumber pendapatan PNBP yang baru dari segi mana pun,” sambung Galih.
Di luar sidang, rekan Galih di Golkar, Abraham Sridjaja dengan lantang menyetujui adanya legalisasi kasino. Selama dikelola dengan regulasi ketat, terbatas untuk wisatawan asing dan berbasis pada pengembangan pariwisata strategis berkelas dunia, opsi meningkatkan penerimaan negara melalui kasino layak dipertimbangkan.
“Selama dikelola dengan regulasi yang ketat, berbasis pariwisata, dan tidak bersifat terbuka luas, opsi ini layak dipertimbangkan secara objektif,” tegas Abraham dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).
Baca juga : Menteri UMKM Menangis Di Depan Majelis Hakim
Lebih tegas, Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut mendukung dilegalkannya kasino di Indonesia untuk menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol dan Pinjol harus dihentikan," tutur Susi melalui X (Twitter) pribadinya, dilihat Rabu (14/5/2025).
Namun, wacana itu ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis menyerukan agar DPR dan Pemerintah mengambil jalan terbaik dalam mengejar setoran negara, bukan dengan melegalisasikan judi membuka kasino seperti di Uni Emirat Arab (UEA) yang melanggar Undang-undang dan norma masyarakat Indonesia.
"Mari cari jalan yang baik untuk pendapatan negara dari yang halal agar Indonesia berkah," tulis Cholil Nafis, dalam akun X (Twitter) miliknya, Rabu (14/5/2025).
Baca juga : Jokowi: Masih Dalam Kalkulasi
Rupanya, tak hanya Cholil Nafis yang menolak, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid juga menolak adanya legalisasi kasino di Indonesia. Baginya, keberadaan kasino lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya.
Untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad Kholid mengenai kasino di Indonesia. Berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.