Sebelumnya
Ada wacana dari Komisi II DPR untuk menaikkan dana parpol yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, ada yang mengusulkan kenaikannya hingga 10 kali lipat. Bagaimana menurut Anda?
Usulan kenaikan bantuan dana parpol yang bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai 10 kali lipat belum layak direalisasikan.
Kenapa?
Baca juga : Gibran Turun Ke Sawah, Tanam Padi Bareng Petani
Dengan model tata kelola keuangan partai seperti saat ini di mana tingkat transparansi masih rendah, pelaporan publik (akuntabilitas) belum optimal dan audit publik.
Selain itu, fungsi pendidikan politik partai juga belum optimal, sehingga penambahan bantuan dana parpol dengan penggunaan anggaran negara semakin tidak memiliki urgensi.
Sehingga perlu adanya indikator kinerja yang jelas terkait penggunaan dana publik oleh parpol.
Baca juga : Aksi BMK 1957 Bantu Golkar Jangkau Warga
Banyak partai mencontohkan negara Eropa. Seperti Jerman, anggaran buat partai sangat besar?
Di Jerman, pendanaan negara terhadap parpol memang sangat besar, namun disertai audit ketat, plafon maksimum, dan pelaporan publik yang rinci.
Indonesia belum seperti itu?
Baca juga : Mendagri: Kami Akan Beri Treatment Khusus
Di Indonesia, audit BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) memang diwajibkan, tetapi publikasi laporan parpol belum optimal. Banyak partai tidak punya situs resmi atau laporan yang mudah diakses publik. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 25 Mei 2025 dengan judul "Wacana Naikkan Anggaran Parpol Terus Bergulir, Politisi Kompak Dukung, Aktivis Menolak Keras, Badiul Hadi: Sekarang Ini, Belum Layak Direalisasikan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.