Jaga Daya Beli, Dorong Transformasi & Hilirisasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah kembali mematok target ambisius di tengah tekanan global. Dengan kombinasi efisiensi anggaran dan reformasi struktural, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,8 persen pada 2026.

Meski dunia masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia tetap melaju dengan optimisme.

“Pertumbuhan ekonomi 2026 masih dihadapkan pada berbagai dinamika gejolak dan ketidak­pastian. Kami kejar pertum­buhan ekonomi 2026 dengan menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi. Kami juga dorong hilirisasi sumber daya alam, perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia,” ujar Sri Mulyani saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam Ra­pat Paripurna DPR di Senayan, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, angka 5,8 persen adalah skenario terbaik. Target ini menjadi pijakan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun-tahun mendatang.

“Pemerintah akan terus kon­sisten mencapai Visi Indonesia Maju 2045,” tegas Ani-sapaan akrab Sri Mulyani.

Tak hanya soal pertumbuhan, pemerintah juga membidik stabili­tas makro yang lebih kuat. Inflasi ditargetkan berada pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Baca juga : Bos ASDP Patok Mulai Beroperasi Tahun Ini

Defisit anggaran dirancang di antara 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap Produk Do­mestik Bruto (PDB). Sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan antara Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per dolar AS.

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berkisar antara 6,6 persen hingga 7,2 persen.

Ani juga menegaskan komit­men Pemerintah dalam melanjut­kan kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan sejak 2025. Evaluasi menyeluruh ter­hadap efektivitas belanja akan menjadi dasar dalam menyusun pagu anggaran tahun depan.

“Kinerja dari Kementerian/Lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari APBN,” ucapnya.

Kebijakan fiskal, lanjut Ani, tetap akan diarahkan untuk men­jaga pertumbuhan, menurunkan kemiskinan dan pengangguran.

Pemerintah menargetkan ang­ka kemiskinan turun menjadi 6,5 persen hingga 7,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditekan pada kisaran 4,44 persen hingga 4,96 persen pada 2026.

Baca juga : Pram Patok Terbentuk Juli, Beroperasi Oktober

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekono­mian Haryo Limanseto menga­takan, tekanan dari ketegangan geopolitik, perlambatan perda­gangan, hingga tingginya suku bunga global masih akan mem­bayangi pertumbuhan ekonomi dunia.

Namun demikian, pemerintah tetap percaya diri. “Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan konsumsi rumah tangga melalui perluasan program Ma­kan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, dan stimulus konsumsi seperti subsidi listrik serta dis­kon transportasi publik,” jelas Haryo dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Menurutnya, percepatan be­lanja negara dan kemudahan berusaha terus didorong. Revisi Peraturan Presiden tentang Bi­dang Usaha Penanaman Modal juga tengah dikebut.

Jangka menengah, pemerintah menyiapkan strategi untuk mem­perkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Fokus utama diarahkan pada percepatan hilirisasi indus­tri, transformasi ekonomi digital dan transisi energi hijau.

Di luar lingkaran pemerintah, pengamat turut menyoroti arah kebijakan fiskal dan belanja. Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menga­takan, pemerintah harus lebih agresif mendorong konsumsi.

“Pengeluaran pemerintah harus mampu jadi pendorong konsumsi masyarakat. Salah satu caranya dengan mem­berikan stimulus langsung ke sektor-sektor tertentu,” kata Huda kepada Rakyat Merdeka, Jumat (23/5/2025).

Baca juga : Napoli Juara Liga Mahakarya Conte

Dia mencontohkan, sektor pariwisata bisa digerakkan dengan agenda-agenda yang mampu mengangkat aktivitas ekonomi, mulai dari Usaha Mik­ro Kecil Menengah (UMKM) hingga industri besar.

Huda mengingatkan, efisiensi anggaran tetap perlu dikaji ulang agar tidak salah sasaran. Kebijakan efisiensi tahun 2026 harusnya bukan lagi pada pengurangan belanja anggaran.

“Penyusunan anggaran harus lebih prudent dan terukur. Per­tumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2 persen hingga 5,8 persen, tapi realisasinya mungkin di 5,0 persen,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.