Sebelumnya
DPR sudah menyetujui perubahan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Bagaimana pandangan Anda?
Saya menilai ini adalah sebuah terobosan yang sangat baik. Indonesia adalah negara dengan jemaah haji terbesar di dunia. Selama ini, banyak masalah yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun.
Apa saja masalah yang paling mendesak dibenahi?
Ada beberapa masalah yang sangat mendesak. Pertama, antrean haji yang sangat panjang. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah ini, seharusnya penanganan bisa lebih fokus dan leluasa dibandingkan jika masih di bawah Kementerian Agama. Antrean haji saat ini bisa mencapai 30 tahun. Banyak jemaah sudah menyetor uang muka untuk mendapatkan kursi haji. Pertanyaannya, uang tersebut dikelola ke mana? Lalu, jika uang tersebut disimpan di bank, ke mana bunga banknya? Dengan adanya kementerian haji, transparansi terkait pengelolaan dana ini bisa lebih terjamin.
Baca juga : Dahnil Anzar Simanjuntak: Tahun Ini, Kami Fokus Benahi Data Jemaah
Selain itu?
Kedua, biaya haji yang terus meningkat. Ini menjadi masalah karena kemampuan masyarakat berbeda-beda, sehingga aksesnya menjadi tidak merata. Padahal, haji adalah rukun Islam, dan banyak orang ingin melaksanakannya.
Ada lagi catatan Anda?
Selanjutnya, manajemen kuota yang rumit. Dengan jemaah muslim terbesar di dunia, seharusnya kuota haji kita bisa diperbanyak. Jika ada kementerian sendiri, negosiasi dengan Arab Saudi seharusnya bisa lebih fokus.
Baca juga : Sampaikan Aspirasi dengan Cara Damai, Jangan Anarkis, Awas Provokator!
Bagaimana dengan pelayanan jika penyelenggaraan haji diurus oleh satu kementerian khusus?
Saya amati, pelayanan haji sering kali belum memuaskan. Jika ada kementerian yang fokus khusus mengurus haji, pelayanan bisa menjadi lebih baik.
Anda melihat pembentukan kementerian ini sebagai langkah yang efektif dan efisien?
Ya, saya melihatnya sebagai terobosan yang sangat efektif dan efisien. Tentu, tantangannya besar. Menteri yang baru harus bekerja ekstra keras, lincah, dan bisa beradaptasi dengan cepat. NNM
Baca juga : Salurkan Beras Cadangan
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 30 Agustus 2025 dengan judul "BP Haji Naik Kelas Menjadi Kementerian Haji Dan Umrah, Andhyka Muttaqin: Penanganan Antrean Haji Harus Lebih Baik"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.