Sebelumnya
Bagaimana Anda melihat masih banyak pesantren di Indonesia tidak memiliki izin bangunan?
Pertama, perlu dipahami bahwa pembangunan pesantren itu punya kekhasan tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan pembangunan gedung biasa yang langsung jadi secara utuh. Biasanya, pesantren dibangun secara bertahap, menyesuaikan dengan sumber dana yang tersedia. Umumnya dana berasal dari masyarakat, wakaf, atau donasi lain. Karena itu, pemberian izin pembangunan tidak bisa terlalu rinci di awal. Sejak awal, pengurus pesantren perlu sudah memperkirakan rancangan jangka panjangnya, agar konstruksi yang dibuat tidak bersifat tambal sulam.
Kalau pembangunan dilakukan bertahap seperti itu, harusnya seperti apa dong?
Pengurus pesantren harus memberitahu rencana lanjutan pembangunannya, termasuk struktur dan konstruksinya seperti apa. Harus ada sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, supaya pembangunannya sesuai standar dan aman.
Baca juga : Pendidikan Jadi Prioritas Presiden Lawan Kemiskinan
Menurut Anda, kenapa hanya sedikit yang memiliki PBG atau dahulu dikenal IMB?
Kalau pesantren yang dananya besar mungkin bisa langsung selesai. Tapi kebanyakan pesantren di Indonesia tumbuh karena partisipasi masyarakat. Karena itu pengecekan berkala penting dilakukan. Seperti yang saya duga, kasus di Sidoarjo itu kan karena pembangunannya bertahap. Mungkin dibangun dulu sebagian, lalu ditambah lagi tanpa memperhatikan struktur konstruksi yang benar. Maka perlu ada pengecekan rutin dan sinergi antar lembaga supaya kualitas bangunannya terjaga.
Untuk jangka pendek, apa yang dapat dilakukan?
Kementerian Agama memiliki Direktorat Pesantren dan berwenang dalam pemberian izin. Biasanya pendirian pesantren dimulai dari pembuatan yayasan. Tapi jangan hanya berhenti di administrasi. Aspek infrastruktur juga harus menjadi bagian penting dari pengawasan.
Baca juga : Koperasi Bisa Urus Tambang
Apa ini tidak mempersulit pesantren?
Tentu ini bukan berarti ingin mempersulit, tapi minimal Pemerintah tahu kondisi bangunan pesantren seperti apa. Ini perlu sinergi dengan Pemerintah Daerah, terutama dinas atau lembaga yang membidangi pembangunan, misalnya Dinas PU di tingkat kabupaten atau kota.
Lalu, langkah lintas kementerian yang dilakukan Pemerintah sekarang sudah tepat?
Sudah tepat, tinggal eksekusi di lapangan yang perlu segera dilakukan. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan kejadian serupa. Misalnya, jika ditemukan pesantren dengan bangunan tiga lantai tapi tidak memenuhi standar konstruksi, harus segera ditindaklanjuti. NNM
Baca juga : Kemenko Polkam Serukan Sinergi Hadang Kejahatan
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 8 Oktober 2025 dengan judul "Semoga, Tragedi Ambruknya Mushala Pesantren Al Khoziny Tidak Terulang Lagi, Abidin Fikri: Biasanya Pesantren Dibangun Bertahap"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.