Sebelumnya
APA pandangan Anda mengenai berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta yang dipangkas hingga Rp 15 triliun?
Jakarta memang berhadapan dengan situasi yang pelik setelah dilakukannya pemotongan DBH oleh Pemerintah Pusat, sehingga perlu mengurangi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa pos pembelanjaan.
Jadi kebijakan ini sangat berpengaruh ya?
Kondisinya sulit untuk memilih apa-apa saja pengeluaran yang akan disesuaikan dan kami sedang menunggu Gubernur Jakarta yaitu Mas Pram (Pramono Anung), dengan dinas-dinas yang ada melakukannya.
Apa yang akan diubah dari pos anggarannya?
Baca juga : Suhud Alynudin: Dampak Ada, Tapi Tak Seberat Daerah Lain
Yang jelas, bantuan sosial-bantuan sosial penting seperti halnya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, jangan sampai dipotong karena itu tidak hanya menyangkut pendidikan anak-anak saja, tetapi juga masa depan mereka nantinya. Selain itu, kami juga berharap bansos-bansos lainnya seperti halnya Kartu Lansia Jakarta (KLJ) juga dipertahankan.
Kalau yang bisa dihapus apa saja?
Pembelanjaan-pembelanjaan yang boros mungkin bisa dihapus, supaya anggarannya dapat direalokasikan kepada pemenuhan hal-hal lainnya.
Apa saja yang akan berdampak bagi DKI Jakarta?
Ini akan berdampak kepada banyak hal. Kiranya, tidak berlebihan untuk mengatakan, belanja hampir di semua aspek akan terpengaruhi oleh dinamika ini.
Baca juga : Bahlil Ingin Rakyat Jadi Tuan Di Negeri Sendiri
Jadi memang harus ada penyesuaian rencana anggaran lagi ya?
Perlu disesuaikan kembali agar penggunaan anggaran DKI Jakarta, bisa tetap optimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga Jakarta dengan segala keterbatasan yang ada. Kemarin saja, sudah ada wacana yang muncul untuk menyesuaikan kembali tarif layanan Transjakarta.
Lantas, langkah apa saja yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta, agar program maupun pembangunan bisa berjalan baik?
Di tengah-tengah keterbatasan yang sekarang muncul dan memengaruhi nyaris segala bidang ini, tidak bisa dihindari bahwa akan ada penyesuaian dalam banyak hal. Tidak terkecuali, pembangunan-pembangunan yang kini sedang berjalan di Jakarta mungkin juga perlu disesuaikan kembali. Ke depannya, kita perlu membahas opsi-opsi skema yang tersedia dan bisa kita ambil sebagai langkah terbaik.
Konkretnya akan seperti apa?
Baca juga : Pemerintah Terus Benahi Program Makan Gizi Gratis
Terkait dengan pembangunan, mungkin Pemprov DKI dapat menyesuaikannya menjadi proyek-proyek tahun jamak agar pengeluaran yang perlu dilakukan pada tahun depan tidak menjadi beban. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 10 Oktober 2025 dengan judul "DBH Dipangkas, Pemprov DKI Jakarta Otak-atik Anggaran, August Hamonangan: Jangan Sampai Dana KJP & KLJ Dipotong"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.