RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mulai mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas. Wacana tersebut menuai respons beragam.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
"Jadi, tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Namun, kebijakan itu tidak akan diterapkan dalam waktu dekat, karena Pemerintah masih mempersiapkan implementasinya.
Baca juga : Eddy Soeparno: Sebelum Dijalankan, Revisi Dulu Aturannya
Purbaya menambahkan, salah satu pertimbangan Pemerintah adalah sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan pembatasan tersebut.
Selain itu, Pemerintah selama ini menilai penyaluran BBM bersubsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu, pembatasan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi menjadi salah satu opsi yang dibahas.
Di sisi lain, Bahlil mengatakan, rencana tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Menurut dia, masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak menikmati subsidi yang diberikan Pemerintah.
Namun, lanjut dia, selama ini masih terdapat kelompok masyarakat dalam kategori ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi. "Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, Pemerintah tengah membahas sistem yang akan digunakan agar subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah tersebut dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
Baca juga : DPR Minta Kampus Perkuat Kerja Sama Dengan Industri
"Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujarnya.
Bahlil mengatakan, Pemerintah masih mempelajari mekanisme yang paling tepat. Dia menegaskan, pembatasan nantinya perlu mempertimbangkan jenis kendaraan.
"Jadi gini, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," tutupnya.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno setuju dengan wacana Pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi bagi kalangan mampu. Dia berpendapat, langkah konkret dari wacana tersebut adalah dengan mengubah aturan yang berlaku saat ini.
"Merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Setelah itu, diberlakukan penyempurnaan berdasarkan kondisi satu dengan yang lainnya secara spesifik di daerah-daerah dan sektor tertentu," ujar Eddy kepada Rakyat Merdeka, Rabu (12/8/2026).
Baca juga : Ini Bukti MBG Sarat Gizi Dan Aman Dari Zat Bahaya
Menurut dia, jika revisi Perpres dilakukan, wacana tersebut bisa direalisasikan secara efektif. "Dengan demikian, kita bisa lakukan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran yang sudah dilakukan selama belasan tahun," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo mengatakan, wacana tersebut memang positif untuk penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Namun, dia mewanti-wanti Pemerintah untuk memvalidasi data penerima subsidi.
"Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan akses terhadap Pertalite, hanya karena persoalan administrasi atau data yang belum diperbarui," tegas Rio kepada Rakyat Merdeka, Rabu (12/8/2026).
Untuk mengetahui pandangan Rio Priambodo mengenai wacana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite kepada masyarakat desil 9 dan 10, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.