RM.id Rakyat Merdeka - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) merilis hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 pada 8 September 2026. Hasilnya, tingkat membaca, literasi dan sains siswa Indonesia mengalami peningkatan, termasuk perundungan.
Skor Membaca naik tujuh (7) poin menjadi 365 dan Sains naik enam (6) poin menjadi 389. Namun, skor Matematika Indonesia turun dua (2) poin menjadi 364.
PISA merupakan program evaluasi pendidikan global untuk mengukur kemampuan siswa. OECD sendiri berfokus pada tiga kemampuan dasar, yakni sains, matematika dan literasi atau membaca.
Baca juga : August Hamonangan: Jangan Sampai Bebani Warganya Di Masa Depan
Peringkat Indonesia pun turun ke-74. Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-68 pada hasil PISA 2022. Akan tetapi, negara yang bergabung pada 2025 memang mengalami kenaikan menjadi 91 negara; sebelumnya hanya ada 81 negara.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai kenaikan skor Sains harus terus diperkuat melalui pendekatan Sains, Technology, Engineering, Art (STEAM) dengan kombinasi ilmu-ilmu sosial humaniora.
Dari aspek Membaca, kenaikan skor Membaca murid Indonesia harus diperkuat dengan dukungan guru dan orang tua melalui pembiasaan dan budaya membaca buku-buku fiksi atau nonfiksi, memahami ragam teks, grafik, infografis, tabel, serta statistik sederhana yang berkaitan dengan konten materi pelajaran.
Baca juga : Nailul Huda: Kalau PAD Kuat, Bisa Saja Terbitkan Obligasi
“Pembiasaan dan pembudayaan membaca buku fiksi, nonfiksi, dan ragam jenis teks itu adalah tugas semua guru mata pelajaran, bukan hanya guru Matematika dan Bahasa Indonesia,” kata Satriwan.
Kenaikan skor PISA tidak serta-merta menunjukkan seluruh persoalan pendidikan nasional telah teratasi. Di balik capaian tersebut, lingkungan belajar masih menghadapi persoalan serius, salah satunya perundungan.
Data PISA 2025 menunjukkan sebanyak 24 persen murid Indonesia mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yakni 20 persen.
Baca juga : Komisi VII Minta Kemenperin Bantu IKM Atasi Kendala SNI
Iman Zanatul Haeri, Kabid Advokasi P2G, mengatakan angka bullying harus menjadi alarm bagi semua pihak agar fokus meminimalkan angka perundungan yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan. “Ini menjadi alarm bagi satuan pendidikan,” ujar Iman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pencegahan bullying menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah.
Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan dan pendapat Lalu Hadrian Irfani, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.