RM.id Rakyat Merdeka - Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) menggelar diskusi publik bertajuk "Demokrasi Cukong: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris", di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Acara ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, peneliti, serta tokoh politik, yang membahas stagnasi demokrasi di Indonesia dalam dua dekade terakhir dan fenomena.
Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNAS, Prof Suryono Efendi, menegaskan bahwa diskusi mengenai demokrasi merupakan langkah positif bagi institusi pendidikan. Ia menekankan, tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga sistem demokrasi yang sehat. "Demokrasi saat ini menghadapi tantangan serius," imbuhnya.
Dia berharap, diskusi ini dapat menjadi wadah refleksi serta pencarian solusi untuk menjaga prinsip demokrasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan.
Guru Besar Universitas Nasional (UNAS) sekaligus Ketua Komisi Ilmu Sosial pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI), Prof Syarif Hidayat, menjadi pembicara utama dalam diskusi ini. Dia menyoroti stagnasi demokrasi di Indonesia setelah lebih dari dua dekade reformasi.
Baca juga : Profil Brian Yuliarto, Ilmuwan Top Dunia Yang Disebut Bakal Geser Menteri Satryo
Menurut Prof Syarif, indeks demokrasi Indonesia mengalami stagnasi akibat berbagai tantangan. Salah satu faktor utama stagnasi demokrasi adalah fenomena shadow state atau negara bayangan. Mengacu pada teori William Reno (1995), ilmuwan politik asal Amerika Serikat, shadow state merujuk pada aliansi informal antara elite yang mengendalikan pemerintahan formal. Fenomena ini muncul akibat melemahnya fungsi institusi negara, sehingga kepentingan bisnis menjadi lebih dominan dalam pengambilan keputusan politik.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tema diskusi ini menyoroti kesenjangan antara cita-cita reformasi dan realitas yang terjadi. "Kita telah memasuki dua dekade reformasi, tetapi pencapaian yang diharapkan masih jauh dari optimal," ungkapnya.
Mengakhiri pemaparan, Prof Syarif merefleksikan masa depan demokrasi Indonesia. Meskipun transisi demokrasi pasca Orde Baru telah berhasil mengakhiri otoritarianisme, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam melepaskan diri dari cengkeraman oligarki. Oleh karena itu, ia berharap forum ini dapat menjadi pemantik diskusi lebih lanjut mengenai strategi memperkuat demokrasi dan mengurangi dominasi oligarki dalam politik.
Selain itu, diskusi ini juga menjadi wadah refleksi bagi akademisi dan praktisi politik dalam menjaga identitas demokrasi Indonesia. Melalui sinergi antara akademisi dan pemangku kepentingan, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi yang lebih bermartabat dan berkelanjutan bagi sistem demokrasi di Indonesia.
Baca juga : Eddy Soeparno: Keterlibatan Perempuan Di Politik Syarat Utama Demokrasi Berkualitas
"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyelenggarakan diskusi ini. Dengan adanya forum seperti ini, kita dapat melihat perspektif yang lebih luas dan menemukan solusi untuk memperkuat demokrasi yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat banyak," tutupnya.
Beberapa narasumber, seperti Prof Burhanuddin Muhtadi, Benny K Harman, dan Bivitri Susanti, turut menanggapi fenomena ini. Selain itu, Prof Vedi R.Hadiz dan Prof Ward Berenschot juga hadir secara daring untuk memberikan pandangan mereka terhadap isu yang sama. Panel diskusi ini juga memberikan kesempatan bagi narasumber lain untuk menyampaikan pendapat sebagai pembanding dalam realitas empiris, yakni TB Massa Djafar, Budiman Tanuredjo, dan Titi Anggraini.
Dalam kesempatannya, Benny K Harman menyoroti dampak negatif politik uang dalam Pemilu serta pentingnya menjaga kemandirian pendanaan partai politik. Ia menjelaskan, saat ini anggota DPR dipilih oleh partai politik, dan oligarki cenderung melihat DPR sebagai lembaga yang lebih mudah dikuasai.
Pada kesempatan yang sama, Prof Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, hasil surveinya menunjukkan toleransi masyarakat terhadap praktik politik uang semakin meningkat setelah adanya pemilu serentak. Bahkan, dampak politik uang kini semakin mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya setelah pemilu tersebut.
Baca juga : Program 3 Juta Rumah Angin Segar Bagi Industri Perumahan Dan Perbankan
Berdasarkan data survei dilakukannya, sejak pelaksanaan Pilkada pertama hingga saat ini, toleransi terhadap politik uang terus meningkat. Setelah Pemilu 2019, tingkat toleransi tersebut rata-rata berada di atas 50 persen. Pada Juli 2024, setelah Pemilu serentak Pileg dan Pilpres, angka ini naik hingga 56 persen.
"Pemilu serentak pada April 2019 menjadi titik perubahan. Sebelum April 2019, baik dalam konteks DPR, Pileg, maupun Pilkada, tingkat toleransi terhadap politik uang relatif stabil. Namun, setelah April 2019, terjadi peningkatan yang signifikan," ujarnya.
Di sisi lain, Prof Vedi R Hadiz yang hadir secara daring menyatakan bahwa oligarki bukan hanya sekumpulan individu kaya yang identik dengan suku atau ras tertentu, melainkan struktur sosial yang berfungsi untuk menguasai institusi publik dan sumber daya demi keuntungan pribadi. Vedi menekankan bahwa oligarki dapat beroperasi melalui berbagai sistem, baik dalam sistem otoriter di masa Orde Baru maupun demokrasi di era reformasi, dengan memanipulasi institusi pemerintahan dan partai politik, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Kritik terhadap oligarki harus difokuskan pada struktur atau sistem politik dan ekonomi, bukan pada individu tertentu,” terangnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.