Sebelumnya
Pentingnya UU Cipta Kerja
Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, mengingatkan empat kunci dari keberhasilan kerjasama Pemerintah dan swasta (PPP) dalam mengerjakan proyek strategis nasional, yaitu keinginan politik dan basis hukum yang kuat, transparansi dan kerangka hukum yang solid, kesiapan proyek PPP dan efektivitas mekanisme pengawasan dari Pemerintah, serta strategi komunikasi yang terbuka dan jelas.
Mengenai UU Cipta Kerja, dia meyakini akan dapat menggerakkan perekonomian karena Omnibus Law itu memperbaharui banyak UU sekaligus, sehingga menjadi sederhana dan memberikan kepastian hukum, sehingga dapat mendukung investasi.
"Namun, perlu diperhatikan tantangan dan hambatan dalam masa transisinya. Implementasi UU ini juga masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain transisi RBA membutuhkan waktu lama di daerah kurang sinkron karena tidak ada aturan terkait, adopsi UU Cipta Kerja para peraturan daerah terlambat dan tidak sinkron, ketimpangan layanan digital OSS di daerah dan keterlambatan integrasi layanan kementerian lembaga, dan Pemda dengan OSS," terangnya.
Andry Setiawan, Managing Director of Indonesia Investment Authority (INA) memaparkan target strategis dari INA adalah menarik dana investasi asing dan lokal untuk pembangunan berkesinambungan, membawa keahlian asing untuk mengembangkan produktivitas ekonomi dan inovasi, mempercepat dan mengkatalisasi pertumbuhan sektor prioritas nasional.
"Menghasilkan nilai-nilai sosio-ekonomis bagi indonesia beserta keuntungan Finansial, memperoleh risk-adjusted return yang optimal, serta mengambil langkah diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko," tuturnya.
Baca juga : Program Sikomandan Sukses Dongkrak Populasi Sapi Nasional
Partner Dentons HPRP Erwin Kurnia Winenda membahas investasi dari sisi pasar modal. Tahun 2021, pasar modal Indonesia memiliki prestasi yang cukup baik, di kawasan ASEAN merupakan peringkat kedua terbesar dalam hal IPO.
Prestasi ini, menurutnya, tidak terlepas dari respon cepat dari regulasi terutama OJK untuk menfasilitas kendala pelaku pasar selama akibat kebijakan pandemi Covid-19.
Dentons HPRP yang juga dikenal sebagai Hanafiah Ponggawa & Partners telah berkiprah di dunia hukum korporat Indonesia sejak tahun 1990, dan kini telah menjadi salah satu dari 5 firma hukum terbesar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan industri layanan hukum, kantor hukum ini bergabung dengan jaringan Dentons, salah satu kantor hukum terbesar pada skala global dengan lebih dari 12.000 pengacara yang berpraktik di 81 negara, dan memperkenalkan brand baru Dentons HPRP.
Baca juga : Anis Matta Sebut Warga Jabar Pemilih Cerdas Dan Rasional
Dentons HPRP didukung oleh konsultan hukum yang berpengalaman menangani 40 area hukum dan 24 sektor industri. Dengan pengetahuan tentang hukum dan bisnis di Indonesia serta jaringan Dentons di seluruh dunia, Dentons HPRP menawarkan keahlian lokal yang mendalam dengan perspektif global yang kuat. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.