Sebelumnya
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menganggap business matching akan memetakan antara kebutuhan pemerintah pusat dan daerah dengan kesiapan industri yang memproduksi barang untuk kebutuhan pemerintah.
"Ini sudah terpetakan dari Business Matching. Hal ini sangat luar biasa karena bukan antar pihak swasta dengan Pemerintah Pusat, tapi antara swasta dengan Pemerintah Daerah," bebernya.
Baca juga : Menperin: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun Ini Ditargetkan Capai 400 T
Namun, dia mengakui, selama ini eksekusi dari aksi afirmasi bagi produk dalam negeri belum optimal. Belanja Pemerintah Pusat dan daerah, khususnya untuk produk UMKM, masih terbilang lamban.
Salah satunya terkait dukungan regulasi. E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Baca juga : Menperin Meninjau Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Di Bali
Dengan adanya e-katalog dan toko online dinilai bisa mengakomodir transaksi jual beli dengan mengutamakan produk-produk lokal yang diproduksi, terutama UMKM. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.