RM.id Rakyat Merdeka - Program Kartu Prakerja yang diluncurkan sejak April 2020 tidak hanya menawarkan skill development sebagai pondasi untuk meraih kesempatan kerja lebih luas, namun juga menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat.
Kebijakan ‘physical distancing’ selama pandemi Covid-19 yang menuntut pembatasan interaksi sosial mendorong masyarakat beralih kepada sistem pembayaran digital.
Baca juga : Gandeng Microsoft, Pemerintah Kebut Tranformasi Digital
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, karena mereka masih awam dan belum banyak tersentuh oleh teknologi, terlebih sebagai alat pembayaran.
Namun, sistem penyaluran insentif Prakerja dengan menggunakan digital end-to-end serta melalui mekanisme pembayaran Government-to-Person (G2P) langsung kepada penerima membuat masyarakat non-urban ikut mengalami peningkatan literasi dan inklusi keuangan, karena semakin melatih penggunaan sistem pembayaran elektronik.
Baca juga : Akademisi Minta Pemerintah Tegas Keluarkan Kebijakan Bebas Intervensi
Fakta ini terungkap dalam diskusi pemaparan hasil studi Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bertajuk “Kartu Prakerja: Indonesia’s Digital Transformation and Financial Inclusion Breakthrough” Rabu (15/6).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi hasil studi Bank Dunia dan Sekretariat TNP2K. Airlangga menekankan, Kartu Prakerja merupakan kisah sukses Pemerintah Indonesia dalam mentransformasi layanan publik. Baik teknologi digital maupun cara-cara yang biasa dilakukan startups ada di Prakerja.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.