Akademisi Minta Pemerintah Tegas Keluarkan Kebijakan Bebas Intervensi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah diminta bersikap tegas dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan sektor strategis. Hal ini mesti dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional.

Ahli Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Kris Wijoyo Soepandji mengingatkan, masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh perlindungan sektor-sektor strategis.

"Dalam kebijakan hukum, kepentingan nasional, itu yang paling utama. Tugas hukum tujuannya menciptakan harmoni di masyarakat, jangan sampai sebaliknya," ujarnya, dalam webinar bertajuk 'Pancasila Membangun Manusia, Bangsa, dan Dunia yang digelar Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dikutip Rabu (15/6).

Baca juga : Tumbuhkan Rasa Empati, Mona Ratuliu Ajarkan Anak Berbagi

Kris menjelaskan, sektor-sektor strategis yang berkontribusi besar pada negara, seperti sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan, di antaranya gula, kelapa sawit, serta tembakau, seringkali mendapat tekanan dari beberapa pihak.

Perlu dicari solusi atas polemik terhadap perumusan kebijakan di sektor tersebut yang mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat. Jangan sampai, pemerintah hanya mendengarkan suara dari satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Ia mencontohkan beberapa kebijakan strategis pemerintah yang dianggapnya kurang tegas. Misalnya, gula adalah komoditi yang penting, tapi sekarang jadi dianggap bahaya bagi kesehatan dan punya dampak adiksi yang besar.

Baca juga : Rusia Bilang, Efek Sanksi Kurang Nendang, Pembayaran Utang LN Dan Kewajiban Negara Masih Aman

"Pertanyaannya, apakah mungkin gula dihilangkan? Kelapa sawit juga mengganggu alam, tapi gimana caranya agar tidak mengganggu alam namun tetap memberi nafkah para petani? Itu yang harus dicari solusinya. Cengkeh dan tembakau dikatakan merusak kesehatan. Itu betul, tapi bagaimana (dengan nasib) orang yang hidup di sana, seperti petani?" tanya dia.

Kris pun menyebut, dibutuhkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses perumusan kebijakan agar produk hukum yang dibuat dapat merepresentasikan kepentingan nasional dan menciptakan harmoni pada tatanan masyarakat.

Menurut Kris, faktor hukum dan etika (legal and ethical advantages) adalah faktor penentu yang dapat memenangkan persaingan global di masa depan.

Baca juga : Forum Mahasiswa OAP Minta Pemerintah Sahkan DOB Papua

"Pertarungan masa depan itu tak lain tak bukan adalah legal and ethical advantage. Kalau Pancasila itu dikecilkan nilainya, itu bagian dari kekalahan secara legal," ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.