Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Hal tersebut sejalan dengan terus meningkatnya kasus pencemaran udara di Indonesia, utamanya di daerah perkotaan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kendaraan bermotor memiliki kontribusi sebesar 70 persen terhadap terjadinya pencemaran udara di perkotaan. Hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat minimnya minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan kendaraan listrik. Faktor utama penyebab kendaraan listrik kurang diminati oleh masyarakat Indonesia adalah karena harganya yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah telah berjanji akan memberikan insentif untuk setiap pembelian kendaraan listrik. Hal tersebut dilakukan agar pembelian kendaraan listrik dapat meningkat. Tetapi, hal tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan baik jika peningkatan jumlah kendaraan listrik tidak diikuti dengan pemerataan dan peningkatan jumlah SPBU Listrik di Indonesia, mengingat untuk saat ini SPBU Listrik baru tersedia di kota-kota besar saja. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung perkembangan kendaraan listrik nasional, penting bagi pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan percepatan pembangunan SPBU Listrik di Indonesia, sehingga SPBU Listrik bisa merata di seluruh daerah di Indonesia dan dapat berkontribusi dalam upaya untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) di Indonesia tahun 2060.

Pembahasan

Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon adalah kondisi dimana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi (Kementerian ESDM, 2022). Pemerintah Indonesia sangat serius dalam upaya untuk bisa mewujudkan target NZE pada tahun 2060. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan lima prinsip utama sebagai berikut.

1. Peningkatan konsumsi EBT
2. Pengurangan Energi Fosil
3. Penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi
4. Peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri
5. Pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS)

Berdasarkan lima prinsip di atas, terlihat bahwa kendaraan listrik memegang peranan penting dalam upaya mencapai target NZE di Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat tidak sesuai dengan realita yang ada saat ini, dimana penjualan kendaraan listrik di Indonesia masih sangatlah rendah. Berdasarkan data gabungan yang berasal dari Kementerian Perindustrian dan Koordinator Lalu Lintas Polri, besarnya penjualan motor dan mobil di Indonesia sampai November 2022 dapat ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel  1. Data Penjualan Motor di Indonesia

Baca juga : Menperin Targetkan Pertumbuhan Industri 2023 Capai 5,4 Persen

Tabel  2. Data Penjualan Mobil di Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwasanya jumlah penjualan kendaraan listrik masih sangatlah rendah. Jika dihitung dalam persentase, maka proporsi dari motor dan mobil listrik hanyalah sebesar 0,02 persen dari total penjualan. Sisa persentase dari keduanya masih didominasi oleh kendaraan berbahan bakar fosil yaitu sebesar 99,98 persen.

Faktor utama penyebab rendahnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik adalah karena harganya yang masih relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Mahalnya harga kendaraan listrik salah satunya dikarenakan mahalnya harga baterai kendaraan listrik yang bahkan bisa mencapai 60 persen dari harga kendaraan listrik. Mengenai mahalnya harga baterai listrik, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berusaha untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan pendirian Indonesia Battery Corporation (IBC). Tetapi, berdasarkan keterangan direktur utama IBC, Toto Nugroho, pihaknya memperkirakan bahwa IBC baru akan siap memproduksikan baterai listrik pada tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lain yang sekiranya dapat segera direalisasikan untuk bisa mengatasi mahalnya kendaraan listrik, salah satunya yaitu dengan pemberian insentif untuk setiap pembelian kendaraan listrik. Gambaran besarnya insentif yang akan diberikan ditabulasikan sebagai berikut.

Tabel  3. Gambaran Insentif Pembelian Kendaraan Listrik

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terkait perkembangan kendaraan listrik nasional. Akan tetapi, terdapat satu hal penting yang tentunya juga harus dipertimbangkan, yaitu terkait ketersediaan dari SPBU Listrik yaitu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Jika peningkatan jumlah kendaraan listrik tidak diikuti dengan pemerataan dan peningkatan jumlah SPBU Listrik, maka hal tersebut tentunya hanya akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sampai November 2022, jumlah SPKLU yang tersedia di Indonesia adalah sebesar 439 unit. Sedangkan, untuk SPBKLU sebesar 966 unit. Jumlah tersebut tentunya tidak akan sebanding jika nantinya terjadi lonjakan penjualan kendaraan listrik sebagai akibat adanya insentif dari pemerintah, ditambah lagi lokasi dari SPBU Listrik yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, agar masyarakat semakin berminat untuk menggunakan kendaraan listrik, penting bagi pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan percepatan pembangunan SPBU Listrik di berbagai daerah di Indonesia. Harapannya, dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan berbahan bakar listrik, dapat mengurangi tingkat emisi dan mampu membantu mewujudkan target NZE di Indonesia tahun 2060.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Rendahnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik dikarenakan harganya yang realtif lebih mahal dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.
2. SPBU Listrik di Indonesia persebarannya masih belum merata dan sangat minim jumlahnya. 

Saran

Berikut beberapa saran yang sekiranya dapat diterapkan untuk mendukung percepatan pembangunan SPBU Listrik di Indonesia.

1. Memberikan pembebasan pajak kepada SPBU Listrik untuk rentang tiga tahun awal pembukaan SPBU Listrik. Dapat dilakukan modifikasi juga, misalnya untuk sektor pemerintah pembebasan pajak yang diterima yaitu selama tiga tahun awal pembukaan SPBU Listrik. Sedangkan, untuk sektor swasta hanya selama dua tahun awal pembukaan SPBU Listrik.
2. Memberikan subsidi kepada investor SPBU Listrik. Subsidi yang dimaksudkan terdiri dari dua jenis, yaitu subsidi pembangunan SPBU Listrik dan biaya charging. Sedangkan, untuk investornya dapat berasal dari sektor pemerintah maupun swasta. Dapat dilakukan modifikasi juga, misalnya untuk sektor pemerintah subsidi yang diterima yaitu subsidi pembangunan SPBU Listrik dan biaya charging. Sedangkan, untuk sektor swasta hanya berupa subsidi biaya pembangunan SPBU Listrik atau biaya charging saja.
3. Menetapkan biaya charging yang lebih murah pada waktu tertentu untuk meminimalisir terjadinya antrian panjang. Waktu tertentu yang dimaksudkan adalah waktu di luar jam sibuk. Jam sibuk yang dimaksudkan yaitu mulai pukul 09.00 sampai pukul 21.00. Artinya, jika konsumen mengisi kendaraan listrik di luar rentang waktu tersebut, maka biaya charging yang ditanggung akan lebih murah.
4. Membentuk konsorsium SPBU Listrik untuk mempercepat proses pembangunan SPBU Listrik dan memastikan adanya interoperabilitas dalam pengoperasian SPBU Listrik.

Powered by Froala Editor

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.