Pembangunan Perbatasan Mulai Digencarkan Lagi Nih

RM.id  Rakyat Merdeka - Program prioritas nasional di wilayah perbatasan kembali digencarkan, usai pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia.

Pembangunan perbatasan bakal dilakukan di 222 lokasi prioriras (lokpri) dan 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Masyarakat di perbatasan harus sejahtera dan kedaulatan negara harus dijaga.

Supaya pembangunan perbatasan berjalan sesuai rencana, maka Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merekonstruksi kembali rencana pengembangan kawasan perbatasan dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara (Rakorbangtas) Tahun 2022.

Baca juga : Ratusan Santri Suarakan Ganjar Presiden 2024

Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, Rakorbangtas mesti dilakukan untuk mensinergikan perencanaan Pengelolaan BWN-KP.

Hal itu berupa konsolidasi penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2023, dan persiapan penyusunan Rencana PBWN-KP Tahun 2024.

“Renaksi merupakan turunan Renduk. Jadi kalau Renduk framenya 5 tahun, rencana aksi itu tahunan,” kata Ardy, sapaan akrabnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : John Riady: Pembangunan IKN Perkuat Inklusivitas Ekonomi Nasional

Acara yang sudah digelar akhir November itu merupa­kan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) PBWN-KP Tahun 2022-2024.

“Perpres No.118/2022, Pasal 6 mengamanatkan penyusunan Renaksi sebagai dokumen ren­cana kerja tahunan untuk pelak­sanaan program dan kegiatan Pengelolaan BWN-KP, melalui Rakorbangtas,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Rakorbangtas ini juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi untuk persia­pan evaluasi program/kegiatan tahun 2022, secara teknis akan segera berakhir, dan akan di­evaluasi bersama di awal tahun 2023.

Baca juga : Rieke Tak Lelah Ingatkan Pentingnya Data Desa Presisi

Anak buah Mendagri Tito Karnavian ini menjelaskan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir dan penentu dalam RPJMN2020-2024.

Dengan kondisi global saat ini, pemerintah memiliki keterbatasan penganggaran sehingga perlu langkah-langkah dan program prioritas untuk mengoptimalkan pencapaian target 2024.

Tahun depan, BNPP bakal mensinergikan Renaksi dengan rencana program pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, yang te­lah ditetapkan melalui UU No. 28 Tahun 2002 tentang APBN Tahun 2023.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.