RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi bakal menghentikan ekspor bijih bauksit per Juni 2023, setelahnya ekspor bahan mentah tembaga juga dihentikan. Paling lambat, pelarangan ekspor tembaga berlaku akhir 2023.
Penghentian bahan mentah hasil tambang untuk mendukung upaya hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Dan demi meningkatkan perekonomian nasional.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, langkah yang diambil Presiden Jokowi sudah sangat tepat, untuk memaksimalkan pendapatan dari ekspor barang jadi. Dan tidak terlena dengan ekspor bahan tambang mentah yang nilainya jauh lebih kecil.
Baca juga : Erick: Kalbar Punya Potensi Besar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
“Dengan mengekspor bahan jadi, nilai ekspor kita akan meningkat berkali-kali lipat. Ini sudah kita buktikan dari pelarangan nikel yang dilakukan Pemerintah sejak 2019,” kata Fahmy kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, saat Jokowi melarang ekspor bijih nikel pada 2019, di awal memang terjadi penurunan volume ekspor, sehingga Indonesia kehilangan devisa sekitar Rp 21 triliun.
Tapi dalam proses selama dua tahun, hilirisasi yang berjalan membuat nilai tambah yang diperoleh dari nikel mencapai Rp 62 triliun.
“Ini peningkatkan yang cukup besar dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ucap Fahmy.
Dia mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor ini juga sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada, yakni Undang-Unsang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) tahun 2009, yang seharusnya sudah berlaku sejak 2014.
Fahmy menyebut, larangan ekspor bauksit dan tembaga di tahun ini dapat mendorong pengusaha segera membangun industri pengolahan di dalam negeri.
Baca juga : Kapolri Akan Tambah Polda Dan Personel Di Wilayah Daerah Otonomi Baru
Selain itu, investasi juga meningkat. Karena, begitu ekspor dilarang, akan bermunculan pengusaha atau investor yang bergerak di bidang hilirisasi.
“Kalau larangan diterapkan, mereka pasti tidak mau rugi, mau tidak mau dipaksa untuk mengusahakan smelter,” tegas Fahmy.
Terkait adanya gugatan internasional dari pelarangan ekspor ini, Fahmy melihat, Jokowi pastinya tahu betul persoalan tersebut.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.