Dewan Pers

Dark/Light Mode

Di Depan Kepala Daerah, Kepala BIN Beberkan Hasil Analisis Intelijen Tentang Perekonomian

Kamis, 19 Januari 2023 20:53 WIB
Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. (Foto: Ist)
Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan membeberkan hasil analisis tentang situasi perekonomian di sepanjang tahun 2023.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti dalam keterangan resmi yang diterima RM.id, Kamis (19/1).

"Foresight (tinjauan masa depan) dari intelijen dunia itu menggambarkan bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Istilah intelijen disebut dengan winter is coming," katanya.

"Ada juga yang menggambarkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang dihantui oleh ancaman resesi dan inflasi. Yang dampaknya akan berpengaruh sampai dengan ke daerah yang mengena dan dirasakan oleh ekonomi rumah tangga di sudut-sudut kota, di kabupaten hingga pelosok-pelosok desa," lanjutnya.

Budi mengungkapkan, berdasarkan foresight intelijen, analisis big data BIN, dan counterpart intelijen dunia, ada beberapa potensi ancaman dan tantangan global pada tahun 2023 yang perlu menjadi perhatian semua pihak.

Berita Terkait : Jokowi Kumpulkan Kepala Daerah dan Forkopimda Bahas Investasi di Bogor

Pertama, terkait adanya perang Rusia dan Ukraina yang diprediksi masih akan berlangsung lama, dan akan diperparah dengan munculnya potensi penggunaan senjata nuklir dalam skala yang terbatas.

"Ancaman dari adanya perang antara kedua negara ini perlu diantisipasi, karena sejauh ini telah mengganggu pasokan energi dan pangan dunia," ingatnya. 

Selain itu, Budi menyebut, ancaman juga berpotensi datang dari situasi konflik geopolitik China dan Taiwan di Selat Taiwan yang akan semakin memprihatinkan. Karena akan mempengaruhi jalur logistik dunia.

"Akibatnya, banyak negara terpaksa harus menerapkan nasionalisme yang sempit atau langkah-langkah proteksionisme guna untuk mengamankan dan memenuhi kebutuhan dalam negerinya masing-masing," tutur Budi.

Yang kedua, menurut dia, infrastruktur di negara-negara Eropa mulai banyak yang terbengkalai karena kekurangan biaya akibat inflasi. Budi mencontohkan Italia sedang mengalami krisis listrik dan kesulitan pangan.

Berita Terkait : Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Pengolahan Ikan Hasil Tangkap Dan Sosialisasi Keselamatan Berlayar

"Sementara di beberapa negara Afrika ini sangat bergantung 90 persen impor akan gandum dari Rusia dan Ukraina. Oleh karenanya saat ini mereka sedang terancam kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim," beber Budi.

Khusus untuk Indonesia, dia menjelaskan ada pekerjaan rumah yang sangat besar di mana per Januari 2023, Indonesia akan menjadi negara net importir komoditas pangan khususnya gandum, kedelai, beras, daging, dan bawang putih.

"Oleh karenanya peran pemda ini memang sangat dibutuhkan guna mengatasi akan potensi terjadinya krisis pangan tersebut," ujar Budi.

Yang ketiga, adanya krisis mata pencarian dan meningkatnya PHK serta angka pengangguran global yang diperparah pembiayaan anggaran negara dan perusahaan yang menjadi lebih kompleks dengan masuknya konsep ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan.

Budi mengatakan, sebagian besar pemda dan industri lokal belum familiar dan belum siap dengan skema dan business model ekonomi hijau.

Berita Terkait : Pulihkan Semangat, PIKK PLN Hadirkan Sesi Trauma Healing Bagi Penyintas Gempa Cianjur

"Yang jika kita salah dalam pengelolaan maka akan sangat berpotensi akan meningkatkan beban utang serta rentan terhadap perubahan teknologi," beber Budi.

Yang keempat, pelemahan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar AS akibat tingginya inflasi global sehingga menyebabkan tingginya beban impor yang berdampak pada industri nasional, meningkatnya pengangguran serta menurunnya daya beli masyarakat.
 Selanjutnya