RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah politisi Senayan memberikan ponten alias nilai ciamik untuk kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada 2022. Salah satunya, keberhasilan mengatasi oversupply pasokan setrum.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, di tengah badai pandemi Covid-19 selama dua tahun, PLN mampu menjaga kinerjanya tetap positif.
“Saya melihat, perkembangan PLN ini makin membaik dan kinerjanya juga cukup bagus. Banyak indikator yang bisa dilihat. Misalnya, keberhasilan negosiasi dengan Independent Power Producer (IPP) dan penurunan utang,” kata Fahmy saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : HNW Ingatkan Parpol Beri Pendidikan Politik Generasi Milenial
Menurutnya, PLN berhasil mengelola utang secara prudent. Hal ini tentunya turut mendukung strategi perusahaan dalam menghadapi banyak tantangan selama masa pandemi.
“Utang itu bukan masalah besar atau kecilnya, tapi harus prudent. Artinya, debitur masih percaya kepada PLN,” katanya.
Selain itu, ia melihat, sejauh ini tingkat pemadaman listrik makin berkurang. Sehingga layanan kelistrikan yang diberikan PLN ikut membaik.
Baca juga : Komisi VII DPR Apresiasi Darmawan Prasodjo Mampu Tingkatkan Kinerja PLN di 2022
Untuk menjaga kinerja PLN tetap baik, kata dia, utamanya pasca pandemi, diharapkan Pemerintah tetap mempertahankan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan pengusaha batubara untuk memasok 25 persen dari total produksinya untuk dalam negeri. Khususnya untuk PLN dengan harga 70 dolar Amerika Serikat (AS), atau setara Rp 1,06 juta per ton (kurs Rp 15.161).
“Mempertahankan DMO penting, karena PLN masih menggunakan sekitar 56 persen batu bara,” katanya.
Hal tersebut penting sebagai bentuk intervensi Pemerintah untuk melindungi rakyat dari membumbungnya kenaikan tarif listrik.
Baca juga : Erick: Berkat Efisiensi, Kinerja BUMN Moncer
Sebab, bila PLN harus membayar harga batubara sesuai harga pasar sudah pasti akan meningkatkan Harga Pokok Penyediaan (HPP) listrik.
“Dengan naiknya HPP listrik, alternatifnya tarif listrik dinaikkan, ini akan membani rakyat sebagai konsumen. Kalau tidak menaikkan tarif listrik, alternatif lainnya Pemerintah harus menaikkan dana kompensasi kepada PLN. Tapi, ini makin memberatkan beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” bebernya.
Karenanya, kesinambungan kinerja PLN harus tetap dijaga. Ia optimistis, dengan berakhirnya pandemi, kebutuhan listrik industri dalam negeri akan ikut pulih.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.