RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Fraksi Golkar DPR, Ridwan Hisyam, mendorong pemerintahan Jokowi jilid II untuk lebih berani dalam mengambil kebijakan di sektor energi. Tujuannya, untuk menekan ketergantungan terhadap energi impor yang masih sangat tinggi. Sebab, ketergantungan impor tersebut telah menjadikan Indonesia mengalami defisit perdagangan yang besar.
"Harus ada paradigma yang berbeda untuk lima tahun ke depan jika kita ingin memangkas ketergantungan pada energi impor. Pemerintah harus mengubah arah kebijakan agar gas bumi menjadi prioritas. Toh saat ini temuan gas Indonesia lebih banyak gas dibandingkan minyak," kata Ridwan, di Jakarta, Rabu (30/10).
Menurut Ridwan, terobosan pemerintah dengan menghadirkan B10, B20, B30 hingga rencananya sampai B100 merupakan langkah strategis dan positif. Namun, akan lebih baik lagi jika potensi energi yang sudah ada dan terbukti lebih efisien dioptimalkan pemanfaatannya.
Baca juga : BRI Makin Gencar Ajak Pelajar Menabung
"Sayang jika gas bumi yang diproduksi di dalam negeri justru harus diekspor. Padahal, jika dimanfaatkan untuk menggerakkan industri di dalam negeri bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai produk dalam negeri," ujarnya.
Data SKK Migas mencatat, sampai September 2019 kilang LNG Bontang telah mengekspor sebanyak 52,5 kargo dan LNG Tangguh sebanyak 67,5 kargo. Maret lalu, Kementerian ESDM juga telah menyetujui rencana ekspor LNG dari blok Tangguh ke Singapura sebanyak 84 kargo mulai 2020.
Ridwan mengatakan, optimalisasi gas domestik hanya bisa dilakukan jika pembangunan infrastruktur dapat dikerjakan secara lebih masif. Apalagi sumber gas bumi ke depan akan lebih banyak berada di Indonesia Timur seiring pengembangan Blok Tangguh Train III dan proses produksi Blok Masela. Nilai investasi dalam pengembangan blok Masela sendiri mencapai sekitar 20 miliar dolar atau senilai Rp 280 triliun dan menggunakan cost recovery yang berarti dibiayai APBN.
Baca juga : Pengamat: Kinerja Amran Bakal Sulit Disaingi
"Seharusnya kita bisa mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur gas bumi ini. Cadangan gas kita lebih banyak kok. Jika tidak didukung infrastruktur gas, potensi energi di dalam negeri ini ya hanya akan diekspor dan kita akan menggunakan energi impor yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri," ucapnya.
Lebih jauh Ridwan juga mengingatkan, BUMN energi untuk terus memperkuat kemampuan sumber daya manusia. Pasalnya, di tengah kebutuhan energi domestik yang semakin besar, penguasaan teknologi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi sangat dibutuhkan.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menyarankan, Menteri ESDM baru fokus ke pemanfaatan energi yang memiliki cadangan besar di Indonesia seperti gas bumi. Optimalisasi pemanfaatan gas bumi ini dapat menurunkan defisit neraca migas.
Baca juga : Gojek Bangga Bosnya Bakal Jadi Menteri
“Pembangunan infrastruktur gas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan menurunkan defisit migas. Sektor rumah tangga dan industri harus didorong untuk dapat beralih ke gas bumi," kata Mamit, akhir pekan kemarin.
Mamit bilang, program Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan LPG subsidi 3 kg yang selama ini banyak salah sasaran. Nilai subsidi LPG 3 kg yang sangat besar dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jargas.
"Program jargas bisa dilanjutkan secara masif dan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur gas bumi yang telah dijalankan selama ini. Beban biaya subsidi LPG 3 kg sangat besar dan tidak efektif," imbuhnya. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.