RM.id Rakyat Merdeka - Konflik geopolitik global ternyata tidak hanya berdampak pada pengusaha besar, tetapi juga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Beban usaha mereka mengalami kenaikan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Kepala Center of Digital Economy and Small and Micro Enterprises (SMEs) dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha menuturkan, pergerakan nilai tukar rupiah akibat konflik geopolitik, bisa meningkatkan beban pelaku UMKM.
Meski secara historis pada krisis moneter Asia di akhir dekade 90-an, UMKM merupakan sektor usaha yang mampu bertahan dan menopang perekonomian nasional.
“Tapi saat ini situasinya berbeda,” kata Eisha dalam rilisnya, kemarin.
Dulu, imbuh Eisha, UMKM lebih banyak menggunakan sumber daya lokal, namun kini transaksi dagang semakin terbuka. Sehingga banyak UMKM yang menggunakan bahan baku impor atau bahkan menjadi reseller produk-produk dari luar negeri.
Baca juga : Ekonomi RI Makin Kinclong
“Maka, ketika produsen tidak bisa menahan beban produksi, mau tidak mau harus dibebankan kepada harga produk yang lebih tinggi ke masyarakat,” ucapnya.
Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, konflik geopolitik di dunia berdampak pada perekonomian Indonesia tahun ini. Selain itu, juga akan berdampak pada pasokan pangan di dalam negeri.
“Kita akan mengalami tantangan eksternal dan domestik. Hal ini dipengaruhi investor yang masih wait and see,” jelas Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Meski demikian, kata dia, masih ada juga investor yang tetap berinvestasi. Khususnya, untuk sektor makanan dan minuman kepada UMKM, serta sektor otomotif, karena peluang konsumsi domestik yang besar.
“Namun, tantangan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah bagaimana cara menjaga konsumsi rumah tangga dalam mendukung stabilitas ekonomi,” ucapnya.
Baca juga : Polusi Di Jakarta Rawan Naik Lagi
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kondisi geopolitik dan pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan Non Performing Loan (NPL) alias kredit macet perbankan mulai meningkat, khususnya di sektor UMKM.
Menurut Tiko, sapaannya, kondisi makroekonomi saat ini menghadapi tantangan cukup besar karena tiga faktor. Pertama, kondisi geopolitik di Timur Tengah mengganggu rantai pasok membuat lonjakan harga komoditas.
Kedua, kondisi inflasi di AS yang belum mereda membuat Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) menunda penurunan suku bunganya hingga akhir tahun.
“Hal ini yang mendorong kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) ke level 6,25 persen,” kata Tiko di Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Faktor ketiga, dari dalam negeri, yakni inflasi bahan pangan, mulai dari beras hingga gula yang harganya masih mahal. Menurut mantan bos Bank Mandiri ini, Pemerintah sudah melakukan stabilisasi harga dengan importasi dan intervensi pasar.
Baca juga : Paris Saint-Germain Vs Borussia Dortmund, Bawa Misi Kebangkitan
“Ini juga akan memengaruhi daya beli masyarakat. Dan kalau teman-teman mengikuti kinerja perbankan dalam satu dua hari ini, ada peningkatan NPL. Khususnya di segmen mikro dan (Small Micro Enterprise/SME),” ungkap Tiko.
Pengetatan kebijakan moneter oleh BI, menurut Tiko, diprediksi akan bertahan sampai akhir tahun ini. Sehingga manajemen likuiditas perbankan juga akan menantang. Ini membuat bank akan hati-hati.
“Saya rasa kredit bank akan cenderung di kisaran 10 persen sampai 11 persen, sedikit lebih moderat. Karena itu juga pertumbuhan laba atau kredit di bank akan cukup moderat,” tutupnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.