RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dengan begitu, diharapkan hasil perkebunan bisa meningkat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, konversi tersebut diarahkan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana yang tak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit.
“Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet. Kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit. Padahal kan ini genre-nya sama,” kata Airlangga dalam acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Airlangga bilang, nantinya BPDP ditugaskan untuk merevitalisasi komoditas tanaman lain, utamanya perkebunan kakao, kelapa dan karet.
Baca juga : Cetak Laba Rp 29,90 T BRI Semakin Menyala
Menurutnya, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata. Selain itu, untuk menyediakan bahan baku bagi industri lain.
Dalam hal ini, Airlangga memberikan contoh perkebunan kakao di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki potensi lebih untuk dikembangkan lagi.
“Kami akan dorong juga industri kakao untuk didongkrak kembali. Kakao itu kan kebunnya 800 ribu hektare saat puncak panen. Tetapi sekarang di bawah 200 ribu hektare, sehingga saat industri kita bangun malah kurang bahan baku,” ujarnya.
Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi menilai Indonesia memiliki bekal kuat lantaran merupakan salah satu negara produsen kelapa dan kakao.
Baca juga : APBD Cukup Untuk Bayar Upah 4.127 Guru Honorer
Rinciannya, kata Airlangga, produk kelapa mencapai 2,8 juta ton per tahun, dengan nilai ekspor 1,2 miliar dolar AS. Sedangkan produksi kakao mencapai 180.000 ton, dengan nilai ekspor 1,3 miliar dolar AS.
“Apalagi kita memiliki luas lahan kakao 1,3 juta hektare dan kelapa 3,3 juta hektare,” ucapnya.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, selama ini dalam perdagangan kakao terdapat bea keluar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Persentasenya 0-15 persen, tergantung dari harga. Selain Indonesia, beberapa negara yang menerapkan bea keluar kakao, antara lain Pantai Gading dan Ghana.
Baca juga : Tim Ayam Jantan Patok The Yanks
Menurutnya, jika dilihat dari segi industri, jumlah lahan kakao berkurang, sehingga Presiden mendorong kebutuhan pengembangan industri perlu naik hingga dua kali lipat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.