RM.id Rakyat Merdeka - Pelaku usaha importasi meminta Pemerintah mencarikan jalan tengah atau win-win solution untuk tetap menjamin kelancaran arus barang dan logistik selama pembatasan angkutan barang menjelang dan pasca Lebaran 2025.
Pengurus Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, jika stop operasi angkutan barang benar-benar terjadi justru dikhawatirkan mempengaruhi aktivitas logistik dan melemahkan kegiatan perekonomian nasional.
Apalagi, Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Menurut Taufan, aktivitas di pelabuhan-pelabuhan utama yang melayani ekspor impor termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, lebih 65 persen arus barang internasional dan domestik berpotensi alami kepadatan.
Baca juga : Hadapi Angkutan Lebaran 2025, Begini Strategi Menhub dan Pemprov Lampung
Lantaran receiving dan delivery terhambat jika trucking melakukan stop operasi.
Untuk itu, kata Taufan, otoritas pelabuhan maupun pengelola terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok perlu mengantisipasi kondisi ini dengan tetap menjaga yard occupancy ratio (YOR) di terminal lini 1 pelabuhan, agar terhindar dari kepadatan atau kongesti.
"Perputaran ekonomi dan logistik dari sentra-sentra industri (hinterland) maupun pelabuhan akan terimbas karena barang menumpuk lebih lama didalam pelabuhan. Harapannya, Pemerintah bisa lebih bijaksana dalam merespon persoalan ini," kata Taufan, Jumat (14/3/2025).
Taufan menilai, selagi masih ada waktu, persoalan pembatasan angkutan barang saat Lebaran tahun ini bisa didiskusikan kembali dengan para stakeholders terkait termasuk dengan GINSI selaku wadah perusahaan importir/pemilik barang.
Baca juga : Tekan Angka Penularan DBD, Penyebaran Nyamuk Berbakteri Wobachia Diperluas
"Sebaiknya kita duduk bersama untuk mencari win-win solutionnya dengan tujuan agar angkutan penumpang Lebaran tetap berlangsung, namun arus logistik juga tidak terhambat," jelasnya.
Taufan melihat, kelancaran arus barang dan logistik dari dan ke pelabuhan (receiving dan delivery) perlu kepastian karena layanan bongkar muat dan kapal berlangsung non stop atau 24/7.
Untuk diketahui, aturan pelarangan angkutan barang itu tertuang dalam Keputusan Bersama (SKB) antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Marga yang ditandatangani pada 6 Maret 2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah.
Dalam SKB itu, mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, kereta tempelan atau kereta gandengan, serta mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian (tanah,pasir,batu) dan hasil tambang dan bahan bangunan, seperti besi, semen, kayu, dibatasi operasionalnya pada musim Lebaran tahun ini.
Baca juga : Menhub Koordinasikan Kesiapan Angkutan Lebaran Bersama Sri Sultan
Dalam aturan tersebut, ditegaskan pembatasan angkutan barang mulai dilakukan sejak 24 Maret-8 April 2025 atau sekitar 2 minggu.
Namun, aturan tersebut dikecualikan terhadap angkutan barang yang mengangkut hantaran uang, logistik Pemilu, pakan ternak, BBM atau BBG, keperluan penanganan bencana Alam, dan pupuk.
Selain itu, terhadap bahan kebutuhan pokok seperti beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka, jagung, gula, sayur dan buah-buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, dan cabe tetap diperbolehkan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.