RM.id Rakyat Merdeka - Langkah Presiden Prabowo Subianto akan menghapus sistem kuota impor pangan dan memperkuat program swasembada merupakan upaya melindungi petani dan konsumen. Selain itu, untuk menghilangkan praktik oligopoli.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, instruksi presiden agar penghapusan sistem kuota impor, jangan sampai disalahpahami agar tidak bertentangan dengan semangat kemandirian, semangat swasembada yang diusung Asta Cita.
“Soal penghapusan kuota impor ini, dalam konteks pangan, tujuannya bagaimana melindungi petani, peternak, pekebun dan nelayan dari produk impor yang mematikan, tanpa menggunakan kuota. Makna ini amat faktual,” tegas Khudori kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sebab, papar Khudori, selain ada gelombang proteksionisme sejumlah negara ketika saat terjadi krisis, perang atau gejolak politik, harga pangan di pasar dunia tidak selalu mencerminkan daya saing.
“Harga pangan di pasar dunia bersifat distortif, baik karena subsidi, dukungan domestik maupun subsidi ekspor. Ini yang membuat harga pangan di pasar dunia murah,” jelasnya.
Baca juga : Bahlil: Jangan Lambat, Kita Harus Responsif
Menurutnya, argumen yang kerap digaungkan bahwa harga pangan domestik mahal. Lalu kemudian menjadi dalih untuk memuluskan impor, harus dibaca secara hati-hati.
Di balik dalih itu, lanjut Khudori, ada kehidupan jutaan petani, peternak, pekebun dan nelayan yang dipertaruhkan.
“Hemat saya, perintah Presiden harus dimaknai para pembantunya di kabinet ihwal perlunya mencari instrumen selain kuota untuk melindungi produsen domestik, termasuk memastikan kecukupan pangan nasional,” katanya.
Dia menilai, selama ini kuota pangan kerap tidak transparan. Bahkan seringkali menjadi ajang menganaktirikan kelompok tertentu.
Yang faktual, sambung dia, belum lama ini sejumlah demonstran menyatroni Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mempersoalkan kuota impor bawang putih, yang ditengarai hanya diberikan ke kelompok tertentu saja.
Baca juga : Atasi Kemacetan, DKI Dan Banten Sepakat Rute MRT Diperluas Ke Balaraja
Sementara importir dan pelaku usaha yang sudah puluhan tahun berbisnis bawang putih, justru 2-3 tahun ini tidak mendapatkan jatah.
“Dan jangan lupa, rezim kuota menyuburkan praktik korupsi. Korupsi berulang di sektor pangan yang telah dihukum mayoritas terjadi karena rezim kuota,” warning-nya.
Menurut Khudori, penetapan penerima kuota impor yang tidak transparan membuka celah terjadinya korupsi, transaksi gelap dan hengki pengki. Sehingga membuat struktur pasar komoditas pangan menjadi oligopoli, terpusat hanya pada secuil pemain.
Dalam banyak kasus, pemegang kuota impor juga mengendalikan pasokan pangan produksi lokal.
“Ujung-ujungnya, rezim kuota impor berbuah kelangkaan dan persistensi kenaikan harga komoditas pangan di dalam negeri. Produsen dan konsumen sama-sama dirugikan,” sesalnya.
Baca juga : Gunduli Dortmund 4-0, Blaugrana Injak Satu Kaki Di Semifinal
Tak hanya itu, suburnya perburuan rente dalam impor pangan tidak terlepas dari begitu besarnya disparitas harga antara harga di domestik dengan harga internasional. Disparitas ini tidak hanya memberikan keuntungan luar biasa bagi penerima kuota. Tapi juga memberi insentif bagi calon penerima kuota untuk menyuap dalam jumlah yang amat besar.
“Yang paling dirugikan dari praktik ini adalah konsumen. Mereka terpaksa harus membeli komoditas pangan jauh lebih mahal dari seharusnya,” ucapnya.
Ia menambahkan, alternatif yang tersedia dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah tarif impor.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan tarif impor, Pemerintah tetap bisa melindungi produsen pangan domestik dari serbuan pangan impor yang distortif.
Sehingga tinggal dihitung berapa tingkat tarifnya dan dibuat fleksibel, mengikuti pergerakan harga komoditas pangan di pasar dunia dan nilai tukar rupiah.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.