RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memprioritaskan jalur negosiasi sebagai respons terhadap kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32 persen yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Penundaan kenaikan tarif selama 90 hari, yang berlaku bagi banyak negara mitra dagang AS termasuk Indonesia, memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia untuk memperkuat posisi kita.
Penundaan ini, yang awalnya dijadwalkan berlaku mulai 9 April 2025, menjaga tarif resiprokal ke AS tetap pada angka 10 persen. Kendati penundaan ini tidak berlaku untuk China.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas. Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis,” tegas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Indonesia telah melakukan berbagai pendekatan diplomatik, termasuk komunikasi intensif dengan perwakilan AS, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pertemuan langsung antara Menko Airlangga dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir pada 8 April 2025.
Baca juga : Hapus Kuota Impor, Wacana Presiden Banyak yang Dukung
Pertemuan tersebut membahas kebijakan tarif AS dan upaya peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.
Indonesia, selaras dengan negara-negara ASEAN lain, menghindari tindakan retaliasi.
Upaya negosiasi difokuskan pada revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang telah berlaku sejak 1996.
Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia.
Strategi negosiasi mencakup deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk perusahaan sektor informasi dan komunikasi AS seperti General Electric, Apple, Oracle dan Microsoft.
Baca juga : Trenggono Dan BGS Temui Jokowi Di Solo
Pemerintah juga melakukan evaluasi kebijakan larangan dan pembatasan, serta percepatan proses sertifikasi halal.
“Kami juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang,” jelas Airlangga.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Kuala Lumpur pada 10 April 2025, menekankan pentingnya memanfaatkan masa penundaan 90 hari untuk membangun kerangka kerja sama yang kuat dengan negara ASEAN sebelum melanjutkan negosiasi bilateral dengan AS.
Solidaritas regional dianggap krusial untuk memperkuat posisi tawar ASEAN.
“Kita harus terus bersikap sangat hati-hati. Belanja negara harus dilakukan lebih efisien, tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pertumbuhan di sisi moneter,” kata Sri Mulyani.
Baca juga : Prabowo: Banyak Negara Diam, Pura-pura Tidak Tahu
Dia juga mengingatkan pentingnya efisiensi belanja negara dan konsesi yang saling menguntungkan dalam kerja sama regional.
Pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan langkah-langkah jangka pendek selama masa penundaan. Termasuk percepatan volume ekspor produk unggulan seperti pakaian jadi, alas kaki dan produk olahan nikel serta tembaga ke AS.
Bhima juga menekankan pentingnya penempatan Duta Besar Indonesia di Washington yang memahami geopolitik, negosiasi bilateral dan kebijakan ekonomi AS, diversifikasi pasar ekspor dan penguatan intra-trade ASEAN.
“Pemerintah tidak boleh terburu-buru menghapus TKDN dan kuota impor. Karena bisa berisiko membanjiri pasar domestik dengan produk asal China dan Vietnam,” saran Bhima.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.