Momentum Benahi Tata Niaga Impor

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendukung kebijakan penghapusan kuota impor yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan melindungi produsen dalam negeri serta menjamin kesejahteraan petani.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan, kebi­jakan ini perlu diterjemahkan se­bagai reformasi sistem tata niaga impor yang lebih transparan dan adil.

“Penghapusan kuota impor khususnya untuk komoditas pangan, seperti daging sapi sebagai upaya menghilangkan praktik kartel dan rente ekonomi dalam tata niaga impor,” katanya di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Baca juga : Bupati Tasikmalaya Polisikan Wakil Bupati

Namun, dia mewanti-wanti kebijakan penghapusan kuota impor ini tidak sekadar membabat mafia impor yang menjadi musuh besar produsen pangan selama ini.

“Jangan berhenti sampai di sana. Kebijakan ini harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan menjamin kesejahteraan petani, peternak dan ne­layan,” wanti-wanti Fauzi.

Fauzi bilang, penghapusan kuota bukan berarti membuka pintu impor seluas-luasnya tanpa regulasi. Pemerintah perlu menyiapkan instrumen pengganti yang tetap menja­min perlindungan bagi pelaku usaha domestik. Namun dengan mekanisme pasar yang lebih terbuka dan terkendali. Sebab, penghapusan kuota impor bukan berarti negara meliberalisasi impor.

Baca juga : Voucher Belanja, Tiket Mudik Hingga Oleh-oleh

“Negara harus hadir dengan instrumen yang memperkuat sisi penerimaan, seperti sistem tarif progresif, lelang izin im­por terbuka serta penguatan pengawasan. Agar tidak ada manipulasi harga dan data ke­butuhan pangan,” tegas politisi NasDem ini.

Fauzi mengingatkan, sistem kuota impor selama ini banyak dikritik karena tidak transparan dan rawan praktik korupsi. Dia merujuk pada sejumlah kasus korupsi yang mencuat dalam sektor impor pangan seperti bawang putih, gula hingga daging sapi.

“Sudah cukup kita menyak­sikan bagaimana rezim kuota menyuburkan korupsi dan ketimpangan. Ini momentum penting membenahi tata kelola impor agar benar-benar berpi­hak pada rakyat dan tidak lagi menjadi lahan basah segelintir elite,” tutupnya.

Baca juga : RI-Turki Target Kerja Sama Rp 167 Triliun

Terpisah, anggota Komisi VI DPR Amin AK menilai, kebijakan Presiden Prabowo menghapus kuota impor dapat diarahkan untuk menjaga ke­berlangsungan sektor-sektor strategis dalam negeri.

Dia menjelaskan, perlindungan terhadap komoditas pertanian penting untuk menjaga keberlanjutan usaha petani dan stabilitas harga pangan lokal.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.