RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mempercepat upaya mewujudkan kemandirian energi nasional melalui kebijakan berbasis inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Termasuk pelibatan aktif generasi muda atau Gen Z dalam transisi menuju energi bersih.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, strategi ini menjadi bagian penting dari visi besar Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam diskusi santai bersama mahasiswa dan aktivis muda sektor energi di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, kebijakan energi nasional kini difokuskan pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri, terutama lewat program pencampuran bahan bakar nabati. Sejak 1 Januari 2025, Pemerintah telah menerapkan kebijakan pencampuran solar dengan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40) sebagai pijakan menuju tahap lanjutan.
Baca juga : Warga Jakarta Lebih Banyak Ngadu Ke Medsos Pramono
“Kami campur antara solar murni dengan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan metanol menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Tujuannya agar CPO dalam negeri bisa dikonversi menjadi solar. Dengan begitu, kita tidak bergantung pada impor,” jelas Bahlil.
Langkah berikutnya, Pemerintah menargetkan peningkatan pencampuran menjadi B50, serta memperluas penerapan bahan bakar berbasis bioetanol (E10) untuk bensin.
Bahlil mengatakan, sekitar 60 persen kebutuhan bensin nasional masih dipenuhi dari impor. Nah, kebijakan bioetanol menjadi solusi strategis untuk memperkuat kemandirian energi, sekaligus mempercepat transisi menuju bahan bakar ramah lingkungan.
“Bapak Presiden sudah menyetujui mandatori 10 persen etanol dicampur dengan bensin. Tujuannya agar impor bisa berkurang dan kita hasilkan bahan bakar yang bersih, ramah lingkungan, serta lebih efisien,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Baca juga : Penetapan TSK Korupsi Tidak Harus Ada LHP Kerugian Negara
Dari segi pembiayaan, Bahlil menegaskan, program kemandirian energi tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mendorong kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta untuk mendanai proyek-proyek energi strategis.
“Kami kerjakan dengan kolaborasi, sedikit sekali menggunakan APBN. Prinsipnya, energi mandiri tidak boleh membebani fiskal negara,” tegasnya.
Bahlil menambahkan, sejumlah proyek besar tengah di siapkan sebagai wujud nyata kebijakan tersebut. Antara lain, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 80 gigawatt (GW) yang akan digarap PT PLN (Persero) bersama investor global, serta peningkatan produksi minyak dan gas bumi (lifting migas) oleh PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat pasokan energi domestik.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengajak mahasiswa memahami peta jalan energi nasional dan berperan sebagai agen perubahan.
Baca juga : Ceko Vs Kroasia, Berebutan Posisi Puncak
Dia menilai, generasi muda memiliki daya dorong penting untuk mempercepat inovasi, menciptakan teknologi baru dan menjaga kesinambungan kebijakan energi di masa depan.
Sebagai bentuk apresiasi, beberapa mahasiswa yang menun jukkan ide solutif dan antusiasme tinggi menerima beasiswa dan rekomendasi pengembangan karier di sektor energi.
“Kemandirian energi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan semangat membangun kedaulatan bangsa. Generasi Z harus jadi pelopor, bukan penonton,” tutup Bahlil. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.