Dark/Light Mode

Niru Seperti Covid-19, Kasus Keracunan MBG Diumumkan Tiap Hari

Rabu, 8 Oktober 2025 07:48 WIB
Menkes Budi Gunadi Sadikin (Foto: Tedy O Kroen/RM)
Menkes Budi Gunadi Sadikin (Foto: Tedy O Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus memperbaiki tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk penanganan kasus keracunan, Pemerintah menyiapkan sistem pelaporan harian, seperti saat pandemi Covid-19 dulu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerangkan, dalam pelaksanaannya nanti, data kasus keracunan MBG akan diperbaharui secara berkala. "Tiap hari datanya masuk, bisa kita lihat," ucapnya, di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Senin (6/10/2025).

Menkes menerangkan, saat ini laporan dan data kasus keracunan MBG sudah terintegrasi. Dinas Kesehatan hingga Puskesmas di daerah telah dilibatkan untuk pelaporan data tersebut.

"Mereka sudah mengisi laporan itu. Kalau ada (data) di media sosial, kita cocokkan segera. Supaya penanganannya jauh lebih baik," terangnya.

Menurutnya, sejumlah perbaikan integrasi data terus dilakukan. Intinya, data dari Dinas Kesehatan akan diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN). BGN selanjutnya akan turun melakukan audit bersama memperbaiki tata kelola dan prosedur di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Baca juga : Kejagung-Polri-KPK Ngegas Usut Korupsi, Koruptor Ketar-ketir

Sebelumnya, saat konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis (2/10/2025), Menkes menyampaikan, Pemerintah akan melakukan standarisasi laporan dan angka-angka kasus keracunan MBG. Sistem ini telah disetujui dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, BGN, dan BPOM.

"Jadi, ini seperti (data) Covid dulu. Kalau perlu misalnya ada update harian, mingguan, atau bulanan," tuturnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan hal serupa. Dia menerangkan, BGN tengah merancang sistem pelaporan terintegrasi kasus keracunan MBG. Data kasus keracunan MBG ini terhubung dengan basis data milik Kemenkes. 

Melalui sistem ini, BGN bersama Kemenkes akan mengkonsolidasikan data harian dan mingguan, menampilkannya secara berkala seperti mekanisme pelaporan pada masa pandemi. "Sekarang mulai efektif berjalan di data Kemenkes,” kata Dadan, Selasa (7/10/2025).

Dia melanjutkan, saat ini, Kemenkes juga tengah menyiapkan mekanisme agar data kasus keracunan MBG dapat segera diakses publik. "Secepatnya sedang disiapkan Kemenkes," ujar Dosen Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

Baca juga : Tak Ngeluh Dana Bagi Hasil Dipotong 20 T, Pramono Dipuji Purbaya

Dadan mengajak seluruh pihak memantau program MBG. Kasus-kasus keracunan yang terjadi akan menjadi bahan evaluasi, yang perbaikannya kini sudah berjalan.

Dia pun mengapresiasi MBG Watch yang baru diresmikan masyarakat sipil. Dia menegaskan, sinergi Pemerintah dan masyarakat sipil amat penting agar MBG tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. "Menyambut baik untuk efektivitas pengawasan bersama," kata Dadan.

Per 30 September 2025, sebanyak 6.457 orang terdampak keracunan MBG. Paling banyak terjadi di Pulau Jawa, sebanyak 4.147 orang.

Kemenkes telah membuka hotline pelaporan kasus keracunan MBG. Melalui akun Instagram resmi, Kemenkes menyampaikan nomor yang bisa dihubungi jika mengalami keracunan.

"Mual, muntah, pusing, atau sesak setelah mengkonsumsi MBG? Jangan tunggu parah, segera hubungi 119 atau datang ke Puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan cepat," tulis Kemenkes, di platform media sosialnya.

Baca juga : Pemprov Sumut Siapkan 11 Kebijakan Stabilkan Harga

Kemenkes menyatakan setiap aduan akan langsung ditangani oleh PSC (Public Safety Center). Selain 119, pengaduan juga bisa dilakukan lewat nomor 0877777591097.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan ini tidak lantas membuat program MBG dihentikan. "Bukan programnya yang harus dihentikan. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki," ujarnya, di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi Soeharto atau Titiek Soeharto juga menilai, MBG tak perlu distop. Menurut politisi Partai Gerindra ini, yang penting adalah evaluasi dan perbaikan terus dijalankan.

"Nggak usah semua diberhentikan. Yang nggak ada masalah masa diberhentikan, kasihan," kata Mbak Titiek, usai meninjau pelaksanaan MBG, di SDN Pujokusuman I, Kota Yogyakarta, DIY Selasa (7/10/2025).

Dia melihat, BGN sudah berupaya melakukan perbaikan agar kasus keracunan tak terulang. Dari mulai penonaktifan SPPG yang bermasalah, hingga menerapkan syarat ketat bagi SPPG. Titiek pun menekankan, SPPG harus sadar standar kebersihan dan kesehatan dari mulai memasak hingga penyajian.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.