Sebelumnya
Nilai tukar Rupiah terkendali di tengah besarnya tekanan, akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.
Nilai tukar Rupiah pada 18 November 2025 tercatat sebesar Rp 16.735 per dolar AS, atau melemah 0,69 persen (ptp) dibanding level pada akhir Oktober 2025. Pelemahan ini sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia.
Untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah besarnya tekanan dari ketidakpastian global, Bank Indonesia menempuh langkah stabilisasi melalui intervensi baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian SBN di pasar sekunder.
Peningkatan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Tambahan pasokan valas dari korporasi juga mendukung tetap terkendalinya nilai tukar Rupiah.
Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Termasuk, melalui intervensi terukur di pasar spot, off-shore NDF dan domestik NDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Sehingga, dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi.
Nilai tukar Rupiah diprakirakan akan stabil didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Inflasi
Junanti memaparkan, secara umum, inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,36 persen (yoy), dipengaruhi pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas. Serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia, dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan imported inflation yang tetap terkendali.
Inflasi kelompok administered prices(AP) terjaga rendah sebesar 1,45 persen (yoy), seiring penurunan harga bensin dan tarif berbagai jenis angkutan.
Sementara inflasi kelompok volatile food (VF) meningkat menjadi 6,59 persen (yoy) yang antara lain disumbang oleh komoditas cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat perubahan cuaca terkait curah hujan yang lebih besar.
"Bank Indonesia meyakini, inflasi tahun 2025 dan 2026 tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5±1 persen," terang Junanto.
Inflasi inti, sambungnya, diprakirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi.
Sementara inflasi VF diprakirakan tetap terkendali, didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.
Kebijakan Moneter
Baca juga : Tamsil Linrung: Daerah Dorong Pertumbuhan 8 Persen
Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian.
Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI-Rate, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter.
BI-Rate telah turun sebesar 150 bps, yaitu 25 bps pada September 2024 dan 125 bps selama tahun 2025 menjadi 4,75% hingga Oktober 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar off-shore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder.
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga instrumen moneter valas yang kompetitif untuk menjaga daya tarik penempatan dana di Indonesia, yang dapat mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.
Ekspansi likuiditas Rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp 916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp 699,30 triliun pada 17 November 2025.
Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 18 November 2025 mencapai Rp289,91 triliun. Termasuk, pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp 212,60 triliun.
Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian. Sehingga, dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.
Junanto menjelaskan, kebijakan moneter juga didukung oleh kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. KLM diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan.
Hingga minggu pertama November 2025, total insentif KLM mencapai Rp 404,6 triliun. Masing-masing disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp 179,4 triliun, BUSN Rp 179,9 triliun, BPD Rp 39,3 triliun, dan KCBA Rp 6 triliun.
Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni sektor Pertanian, Perdagangan dan Manufaktur, sektor Real Estate, Perumahan Rakyat, dan Konstruksi, sektor Transportasi, Pergudangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan Hijau.
Bank Indonesia telah memperkuat implementasi KLM yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan, yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2025.
Baca juga : HKI Usulkan PPN Turun Bertahap Ke 8 Persen Untuk Pacu Industri Dan Ekonomi
Dalam penguatan ini, insentif likuiditas diberikan kepada bank yang berkomitmen menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel), dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel).
Implementasi penguatan KLM tersebut diprakirakan dapat memberikan tambahan insentif likuiditas sekitar Rp 18,5 triliun dari insentif KLM saat ini.
Bank Indonesia memandang penguatan efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan perlu terus ditempuh.
Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat.
Suku Bunga
Seiring penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga INDONIA turun 203 bps dari 6,03 persen pada awal 2025 menjadi 4,00 persen pada 18 November 2025.
Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 254 bps, 256 bps, dan 257 bps sejak awal 2025 menjadi 4,62 persen; 4,65 persen; dan 4,69 persen pada 14 November 2025.
Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 226 bps dari 6,96 persen pada awal 2025 menjadi 4,70 persen pada 18 November 2025. Sementara untuk tenor 10 tahun, menurun sebesar 113 bps dari tingkat tertinggi 7,26 persen pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,13 persen.
Namun demikian, penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat sehingga perlu dipercepat. Dibandingkan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 56 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025. Ini terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27 persen dari total DPK bank.
Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 20 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 9,00 persen pada Oktober 2025.
Jumlah uang beredar meningkat, sejalan dengan kebijakan moneter longgar dan dampak penempatan dana SAL Pemerintah di perbankan.
Pertumbuhan uang Primer (M0) Adjusted, yaitu uang primer yang telah menetralisasi dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia karena pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) tercatat tinggi 14,38 persen (yoy) pada Oktober 2025. Lebih tinggi dibanding pertumbuhan M0 (tanpa memperhitungkan dampak KLM) sebesar 7,75 persen (yoy).
Dari faktor yang mempengaruhi, tingginya M0 Adjusted ini dipengaruhi oleh ekspansi keuangan Pemerintah. Termasuk, karena pengalihan penempatan dana SAL Pemerintah ke perbankan, yang tecermin pada ekspansi Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Government-NCG).
Baca juga : Sektor Pertambangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Berbagai Daerah
Pelonggaran kebijakan moneter berdampak pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) September 2025, yang meningkat dari 5,46 persen (yoy) pada Januari 2025 menjadi 8,02 persen (yoy).
Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dari 7,25 persen (yoy) pada Januari 2025 menjadi 10,72 persen (yoy) pada September 2025. Sejalan dengan pertumbuhan uang kartal di luar bank umum dan BPR dari 10,30 persen (yoy) pada Januari 2025 menjadi 14,50 persen (yoy) pada September 2025.
Sementara dari sisi faktor yang memengaruhi, kenaikan M2 dipengaruhi oleh peningkatan Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Asset-NFA) dan ekspansi keuangan Pemerintah.
Ke depan, jumlah uang yang beredar diprakirakan meningkat, sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal Pemerintah dan peningkatan kegiatan ekonomi.
Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 7,36 persen (yoy), melambat dari 7,70 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Permintaan kredit yang belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi (wait and see), optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.
Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada Oktober 2025 masih cukup besar, yaitu mencapai Rp 2.450,7 triliun atau 22,97 persen dari plafon kredit yang tersedia. Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi 29,47 persen dan DPK yang tumbuh 11,48 persen (yoy) pada Oktober 2025 didorong ekspansi keuangan Pemerintah. Termasuk, penempatan dana Pemerintah pada beberapa bank besar, serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.
Minat penyaluran kredit perbankan pada umumnya juga cukup baik. Ini tercermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar.
Namun demikian, lending requirement segmen kredit konsumsi dan UMKM masih meningkat seiring dengan sikap kehati-hatian bank. Sejalan dengan tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.
Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan kredit UMKM Oktober 2025 yang turun menjadi sebesar -0,11 persen (yoy).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.