RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyepakati tarif dagang kedua negara. Indonesia dapat banyak keringanan. Sebagian produk Indonesia dikenai tarif bea masuk ke AS sebesar 19 persen, sementara beberapa produk lainnya justru bebas bea masuk alias 0 persen.
Kesepakatan ini ditandatatangani dalam pertemuan Prabowo dan Trump di Washington D.C. usai rapat perdana Board of Peace (BoP), Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Pertemuan bilateral yang berlangsung cukup intens tersebut ditutup dengan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setelah penandatanganan di level kepala negara, pembahasan berlanjut ke tahap teknis di Kantor United States Trade Representative (USTR). Nantinya, ART berada di bawah forum Council of Trade and Investment yang membahas perdagangan, investasi, hingga keseimbangan neraca dagang Indonesia–AS.
“Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani ATR dengan Pak Presiden Prabowo dan dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan bilateral, sesudah kegiatan Board of Peace,” terang Airlangga, dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2/2026).
Airlangga menjelaskan, kesepakatan tersebut bukan proses instan. Negosiasi berjalan hampir setahun sejak April 2025 ketika AS mengumumkan kebijakan tarif resiprokal. Pemerintah Indonesia mengirim empat surat resmi sepanjang 2025 dan sebagian besar usulan diterima Washington.
Selama periode itu, delegasi Indonesia tercatat tujuh kali bolak-balik Washington dan lebih dari 19 kali melakukan pertemuan teknis dengan USTR. Pemerintah menilai, intensitas tersebut menunjukkan kesepakatan ini benar-benar dinegosiasikan secara rinci, bukan sekadar kompromi politik.
Baca juga : Tembus Rp 140 Ribu Per Kg, Harga Cabe Masih Pedas
“Kesepakatan ini berbeda dengan ART negara lain, karena AS sepakat mencabut pasal non-ekonomi seperti kerja sama reaktor nuklir, pertahanan, dan keamanan. Perjanjian murni fokus pada perdagangan,” terang Airlangga.
Dalam ART, sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapat fasilitas. Mulai dari kelapa sawit, kopi, kakao, rempah, elektronik, semikonduktor, hingga alat pesawat terbang. Banyak di antaranya mendapat pembebasan tarif alias 0 persen. Pemerintah berharap, sektor manufaktur berorientasi ekspor akan terdorong karena hambatan tarif jauh berkurang.
Sektor apparel dan tekstil juga kebagian lewat skema tariff-rate quota (TRQ). Manfaatnya diperkirakan dirasakan langsung oleh sekitar 4 juta pekerja dan berdampak pada lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia. Industri padat karya diproyeksikan menjadi penerima manfaat paling cepat karena sensitif terhadap perubahan tarif.
Sebagai balasan, Indonesia memberi tarif 0 persen untuk beberapa produk AS seperti gandum dan kedelai. Pemerintah menyatakan, langkah ini membantu menjaga harga bahan baku mie, tahu, dan tempe tetap stabil sekaligus mengendalikan inflasi pangan.
Agar tidak ada pihak yang dirugikan, kedua negara juga membentuk mekanisme pengawasan dalam council of trade investment. Seluruh persoalan investasi dan perdagangan akan dibahas di council apabila ada kenaikan yang lebih tinggi dan ketimpangan neraca perdagangan kedua negara.
“Tujuannya untuk mengamankan rantai pasok ekonomi kuat dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Ini jadi bagian perjanjian," jelas Airlangga.
Baca juga : Perang AS Vs Iran Diputuskan 10 Hari Lagi
ART mulai berlaku 90 hari setelah proses hukum masing-masing negara rampung, termasuk konsultasi Pemerintah Indonesia dengan DPR dan prosedur internal di AS. Pemerintah menyebut, perjanjian ini sebagai momentum baru hubungan ekonomi bilateral.
"Filosofi dari kesepakatan ini adalah harus sama-sama menang. Menguntungkan bagi rakyat Indonesia maupun rakyat AS. Kami ingin mencapai era keemasan bagi kedua negara, bukan hanya satu negara," kata Airlangga.
Kesepakatan dagang ini juga menandai pembentukan Council of Trade and Investment sebagai jalur komunikasi langsung kedua negara, semacam “jalur cepat” diplomasi ekonomi agar masalah tidak langsung dibawa ke forum global.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan, forum tersebut positif karena memberi ruang penyelesaian sengketa secara bilateral tanpa harus selalu lewat World Trade Organization (WTO).
"Board of Council bagus. Justru untuk memfasilitasi, misalnya ada masalah terkait perdagangan, bisa diselesaikan secara bilateral. Biar perjanjian yang sudah ada ini berjalan dengan baik," kata Budi, di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Ia optimistis, nilai ekspor Indonesia ke AS bakal meningkat karena semakin banyak produk masuk dengan tarif 0 persen.
Baca juga : Lapor Mas Wapres Kini Dibuka Lagi
"Target kita harus naik. Karena sekarang kan tarif beberapa komoditas 0 persen, bisa masuk ke sana. Nah otomatis, seharusnya naik," jelas Budi.
Pemerintah kini mengejar proses ratifikasi agar implementasi bisa berjalan tahun ini. "Saya kira ratifikasi tahun ini mungkin selesai,” pungkasnya.
Dunia usaha ikut menyambut positif hasil negosiasi tersebut. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, menilai tarif 19 persen tergolong kompetitif.
“Apalagi beberapa produk-produk ekspor kita yang menggunakan komponen dari Amerika bisa turun sampai dibebaskan tarif. Nah ini sangat menarik, tapi harus dipelajari detailnya,” ujar Anin, Jumat, (20/2/2026).
Kadin mendukung diplomasi ekonomi Pemerintah dalam memperkuat hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Pelaku usaha pun akan mencermati ketentuan teknis agar manfaat ART optimal, terutama bagi manufaktur dan industri bernilai tambah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.