Feriyansyah: Pemerataan Dan Kesejahteraan Dosen Lebih Mendesak

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun sepuluh perguruan tinggi baru tahun ini menjadi perdebatan di kalangan pemerhati pendidikan dan legislatif.

Di satu sisi, langkah Pemerintah ini dinilai bentuk kepedulian meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Namun di sisi lain, pemerataan akses dan kesejahteraan dosen dinilai lebih dibutuhkan.

Sebelumnya, Prabowo menargetkan membangun 10 universitas baru pada tahun ini. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan.

"Tahun ini kita akan mulai membangun 10 universitas baru, satu lembaga khusus untuk administrasi pemerintahan," ucap Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).

Baca juga : Abdul Fikri Faqih: Bukti Presiden Perhatian Besar Pada Pendidikan

Prabowo menjelaskan, pembangunan perguruan tinggi tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil melalui regenerasi aparatur negara. Dia menekankan kepastian hukum dan pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan suatu negara.

"Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil," ujarnya.

Selain itu, Prabowo menegaskan, Pemerintah akan melakukan pembaruan birokrasi, termasuk mengganti pejabat yang dinilai tidak berkinerja baik atau melanggar aturan. Dia bilang, telah memberi kewenangan kepada sejumlah lembaga untuk melakukan evaluasi dan pergantian pejabat sesuai kebutuhan.

"Saya perintahkan kepada (BPI) Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri kementerian dan lembaga, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar," kata Prabowo.

Baca juga : Komisi XIII Ajak Masyarakat Kawal RUU Pemasyarakatan

Menanggapi rencana Prabowo tersebut, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyambut baik perhatian Presiden terhadap sektor pendidikan tinggi. Dia menilai, tim pelaksana di lapangan harus bertindak cermat dan hati-hati.

"Realisasinya harus matang, apakah lewat akuisisi, merger, atau mendirikan baru, mengingat jumlah kampus kita sudah sangat banyak," ujar Fikri kepada Rakyat Merdeka, Kamis (19/2/2026).

Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Feriyansyah menekankan, isu utama yang harus diselesaikan Pemerintah bukan sekadar menambah jumlah bangunan fisik. Melainkan pemerataan akses dan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Jangan sampai penambahan kampus baru justru semakin membebani anggaran pendidikan dan mempersempit peluang lulusan dari perguruan tinggi umum," ungkap Feriyansyah kepada Rakyat Merdeka, Kamis (19/2/2026).

Baca juga : Menag: Masjid Negara IKN Jadi Mercusuar Toleransi

Untuk mengetahui pandangan Feriyansyah mengenai rencana Pemerintah membangun 10 kampus baru pada tahun ini, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.