RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia siap memperjuangkan kepentingan nasional dan mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang digelar pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil dan mampu menjawab tantangan ekonomi global.
Menurut dia, reformasi WTO diperlukan untuk memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut. Terutama bagi negara berkembang.
“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar. Termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Baca juga : Yuk, Kita Pilah & Pendam Sampah Organik Di Tanah
Sejumlah isu yang akan diperjuangkan Indonesia, antara lain subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC). Agenda tersebut telah dikoordinasikan dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan.
Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), serta perundingan sektor pertanian. Khususnya terkait ketahanan pangan dan kebijakan cadangan pangan Pemerintah.
“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan agar tercipta aturan yang adil, efektif dan berkelanjutan,” jelas Budi.
Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET), serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.
Baca juga : Italia Vs Irlandia Utara: Menang Atau Aib
“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital. Khususnya bagi negara berkembang,” tuturnya.
Delegasi Indonesia dalam forum tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Johni Martha.
Selain menghadiri sidang utama, delegasi juga dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat menteri, koordinasi kelompok negara berkembang, serta pertemuan bilateral.
Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyerukan perlunya reformasi lembaga perdagangan global tersebut. Terutama terkait mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus yang dinilai memperlambat proses.
Baca juga : Sesi Latihan F1 Jepang, Aston Martin Jajal Pembalap Muda
“Kita perlu mereformasi sistem ini, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus memperbaiki beberapa cara kita bekerja, seperti sistem pengambilan keputusan berdasarkan konsensus yang dalam praktiknya berarti semua harus setuju. Hal ini sangat memperlambat proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Dia juga menyoroti disrupsi perdagangan global dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk akibat kebijakan perang dagang Amerika Serikat, meski sistem perdagangan dunia masih mampu bertahan.
“Hampir tiga perempat perdagangan barang dunia masih berjalan. Ini hal yang luar biasa,” katanya. DIR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Kamis, 26 Maret 2026 dengan judul "RI Perjuangkan Kepentingan Nasional di KTM WTO Kamerun untuk Negara Berkembang"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.