RM.id Rakyat Merdeka - Tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai dirasakan industri petrokimia dalam negeri. Pelaku usaha kini mencermati ketatnya pasokan bahan baku utama, terutama nafta, yang masih sepenuhnya bergantung pada impor.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengungkapkan, struktur industri yang bergantung pada impor membuat sektor ini rentan terhadap gejolak eksternal.
“Untuk nafta, kebutuhan mencapai 3 juta ton per tahun dan 100 persen masih impor. Sementara bahan baku plastik seperti PE, PP, PET, PS, dan PVC sekitar 8 juta ton, dengan 50 persen masih impor,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
Ketergantungan terhadap nafta menjadi titik krusial. Gangguan distribusi sekecil apa pun dapat langsung memengaruhi rantai produksi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pelaku industri mulai melirik bahan baku alternatif, salah satunya LPG.
“Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif, serta dukungan pasokan gas, menjadi penting,” kata Fajar.
Baca juga : Pemprov dan BI DKI Dorong Industri Film Lewat JYFF 2026
Ia menilai, ketersediaan energi menjadi faktor yang lebih mendesak dibandingkan relaksasi kebijakan fiskal. Tanpa jaminan pasokan yang stabil, efisiensi dan daya saing industri sulit dipertahankan di tengah tekanan global.
Di sisi lain, ketidakpastian global juga mendorong banyak negara memperketat pengamanan pasokan. Lonjakan permintaan di berbagai kawasan menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan baku di pasar internasional.
Sebagai langkah antisipasi, pelaku industri bersama pemerintah mulai menjajaki sumber pasokan alternatif dari berbagai kawasan, seperti Asia Tengah, Afrika, dan Amerika.
“Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Namun, lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara saat ini berupaya mengamankan feedstock,” jelas Fajar.
Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai, durasi konflik di Timur Tengah menjadi faktor kunci dalam menentukan dampak terhadap industri.
Baca juga : KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji
“Selama konflik masih berkaitan dengan tujuan strategis, kecil kemungkinan selesai cepat. Artinya, tekanan yang dihadapi bukan hanya jangka pendek, tetapi bisa menjadi lebih struktural,” ujarnya.
Menurut Yusuf, dalam jangka pendek pemerintah masih memiliki ruang untuk merespons melalui kebijakan yang fleksibel, baik dari sisi fiskal maupun stabilitas nilai tukar. Namun, jika konflik berlangsung lebih dari enam bulan, tekanan terhadap ekonomi dinilai akan semakin berat.
Ia menekankan, pentingnya respons kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif terhadap skenario jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga fleksibilitas fiskal dan memastikan subsidi tepat sasaran, serta menjaga stabilitas nilai tukar. Namun jika konflik berlanjut, penyesuaian struktural menjadi tidak terhindarkan,” katanya.
Untuk sektor industri, khususnya yang bergantung pada energi dan bahan baku impor, diperlukan dukungan kebijakan agar tetap bertahan. Bentuknya antara lain insentif fiskal yang lebih terarah, subsidi energi bagi industri rentan, insentif pajak untuk efisiensi energi, serta akses pembiayaan yang lebih longgar.
Baca juga : Krisis Nafta Hantam Industri, Ekonomi RI Bisa Melambat
Terkait opsi kebijakan impor energi, Yusuf menilai relaksasi bea masuk LPG dapat menjadi langkah darurat, namun harus dilakukan secara selektif dan temporer agar tidak berdampak negatif pada sektor hulu domestik.
Dalam jangka panjang, tantangan terbesar justru terletak pada struktur industri nasional yang masih bergantung pada impor, khususnya di sektor kimia.
“Selama ini kita memiliki bahan baku seperti gas, sawit, dan mineral, tetapi rantai industrinya belum terbangun utuh. Akibatnya, kita mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk turunannya,” ujarnya.
Karena itu, strategi hilirisasi dan integrasi industri dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit menjadi oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan perlu dipercepat. Selain itu, pembangunan kawasan industri terintegrasi juga penting guna meningkatkan efisiensi dan daya saing terhadap produk impor.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.