Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Krisis Nafta Hantam Industri, Ekonomi RI Bisa Melambat
Jumat, 27 Maret 2026 10:53 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Tekanan global akibat konflik di Timur Tengah mulai berdampak pada sektor strategis dalam negeri, khususnya industri petrokimia yang sangat bergantung pada impor bahan baku nafta.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan, gangguan pasokan bahan baku berpotensi menekan kapasitas produksi industri petrokimia dan memicu efek berantai ke sektor manufaktur.
“Ketika bahan baku terganggu, volume produksi pasti terdampak. Dampaknya tidak hanya di sektor petrokimia, tetapi juga menjalar ke industri lain yang bergantung pada pasokan tersebut,” ujar Esther di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Sebagai sektor hulu, industri petrokimia menjadi pemasok utama bagi berbagai industri manufaktur. Karena itu, gangguan pasokan nafta dapat memperlambat aktivitas produksi secara luas.
“Jika pasokan terganggu, industri manufaktur secara keseluruhan akan mengalami perlambatan dari sisi produksi,” katanya.
Penurunan produksi tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap kinerja ekonomi nasional, terutama pada kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ketika output menurun, kontribusi terhadap PDB juga akan berkurang, sehingga pertumbuhan ekonomi berpotensi tertekan,” ujar Esther.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Ekonomi RI Tetap Kuat Di Tengah Gejolak Global
Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen pasokan nafta Indonesia masih bergantung pada kawasan Timur Tengah. Tingginya ketergantungan ini menjadi titik lemah struktural, terutama jika konflik berlangsung berkepanjangan.
Untuk itu, Esther mendorong pemerintah mengambil langkah diplomasi guna mengamankan pasokan, seperti yang telah dilakukan sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan negosiasi karena Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara di Timur Tengah,” ujarnya.
Selain risiko pasokan, tekanan juga datang dari sisi harga. Ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi industri.
“Jika suplai menurun sementara permintaan tetap, maka harga akan naik dan biaya produksi sulit dihindari,” katanya.
Ia menambahkan, substitusi bahan baku nafta tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat karena kompleksitas dan spesifikasi industri petrokimia.
Dalam jangka panjang, penguatan kemandirian industri nasional dinilai menjadi solusi utama, melalui diversifikasi sumber bahan baku serta peningkatan kapasitas produksi domestik.
Baca juga : Dubes Australia Untuk Indonesia Rod Brazier Ucapkan Selamat Idul Fitri
“Kita tidak bisa terus bergantung pada satu kawasan. Diversifikasi dan penguatan produksi dalam negeri menjadi kunci,” ujar Esther.
Di sisi lain, tekanan global juga berdampak pada fiskal negara akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi APBN.
Menurut Esther, kenaikan harga minyak dari kisaran 60–70 dolar AS per barel menjadi mendekati 100 dolar AS memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran negara.
“Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban sekitar Rp6,8 triliun pada APBN,” ujarnya.
Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga memperbesar tekanan fiskal. Depresiasi Rp100 terhadap dolar AS diperkirakan menambah beban sekitar Rp0,8 triliun pada APBN.
Ia mengingatkan, risiko inflasi juga meningkat, terutama jika terjadi penyesuaian subsidi energi. “Jika subsidi dikurangi, harga BBM berpotensi naik dan memicu imported inflation,” katanya.
Untuk meredam dampak tersebut, Esther mendorong pemerintah memberikan insentif kepada sektor industri, khususnya petrokimia, agar tetap beroperasi dan tidak memicu gelombang pemutusan hubungan kerja.
Baca juga : Kemenperin Perkuat Basis Data Industri Nasional Lewat SIINas
“Jika industri melambat atau berhenti, dampaknya akan meluas ke pengangguran dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih produktif guna menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Insentif perlu diarahkan ke sektor produktif agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan output ekonomi,” kata Esther.
Menurut dia, penguatan ketahanan energi dan industri nasional harus menjadi prioritas jangka panjang.
“Pelajaran utamanya, kita tidak boleh terlalu bergantung pada pihak luar. Kemandirian menjadi kunci menghadapi risiko global ke depan,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya