RM.id Rakyat Merdeka - Ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih mencapai 80 persen menjadi persoalan serius. Perlu terobosan radikal untuk mengatasinya.
Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman mengatakan, salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG adalah mempercepat pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG).
“CNG ini bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Kita punya sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana kita distribusikan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha,” kata Yulisman dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, dibandingkan LPG yang mayoritas masih diimpor, CNG berbasis gas alam domestik dinilai lebih efisien secara ekonomi dan mampu mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama dari sisi subsidi energi.
Baca juga : Polri Temukan Unsur Pidana, Kecelakaan Kereta Api Di Bekasi Naik Ke Penyidikan
Yulisman menambahkan, pengembangan CNG relevan diterapkan di wilayah dengan potensi gas melimpah namun belum sepenuhnya terjangkau jaringan pipa gas nasional, seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
“Di sana kita bisa mulai dari skala industri, UMKM, hingga perumahan melalui skema CNG atau yang dikenal sebagai virtual pipeline,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan sejumlah negara seperti India, Pakistan, dan Argentina dalam mengembangkan CNG untuk menekan ketergantungan energi impor sekaligus meningkatkan efisiensi energi nasional.
Lebih lanjut, Yulisman menegaskan, pengembangan CNG perlu menjadi bagian integral dari strategi besar ketahanan energi nasional, di samping percepatan pembangunan jaringan gas perkotaan serta penguatan program hilirisasi energi, termasuk gasifikasi batu bara.
Baca juga : Tak Dibantu Gempur Iran, Trump Jengkel Ke Negara NATO
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengamini, LPG dalam negeri masih didominasi impor. Dari kebutuhan konsumsi 8,6 juta ton per tahun, yang bisa dipenuhi produksi dalam negeri hanya 1,6 juta-1,7 juta ton. Alhasil, Pemerintah terpaksa melakukan impor hingga 7 juta ton per tahun demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Untuk mengurangi ketergantungan impor tersebut, kata dia, Pemerintah terus mengkaji berbagai opsi untuk menekan ketergantungan LPG, mulai dari pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara berkalori rendah serta pemanfaatan CNG.
“Kalau CNG itu dari gas, tapi dia ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar tekanannya sehingga pemakaiannya bisa optimal,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, pemanfaatan CNG sebenarnya telah diterapkan di dalam negeri, antara lain untuk kebutuhan hotel, restoran, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Bahan bakunya sepenuhnya berasal dari dalam negeri.
Baca juga : Harapan Sederhana Abdi Dalem Mbah Taruno Di Tanah Suci
Untuk pengembangan DME, Bahlil menyebut, proyek tersebut masih dalam tahap awal. “Ini yang coba kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode,” ujarnya.
Di sisi lain, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) menyatakan kesiapan mendukung pengembangan CNG sebagai strategi mengurangi ketergantungan impor LPG.
Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan mengatakan, CNG merupakan solusi konkret untuk memperluas akses energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya dalam negeri. Santiaji mengatakan, keunggulan CNG terletak pada integrasi pasokan gas bumi dengan jaringan infrastruktur yang ada, sehingga pemanfaatan energi domestik dapat dioptimalkan tanpa bergantung pada fluktuasi harga global.
“CNG merupakan salah satu opsi energi yang telah tersedia dan dapat terus dikembangkan secara bertahap,” ujar Santiaji. [BYU/UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.